SIGI – Anggota DPRD Sigi mempertanyakan sejumlah program fisik yang tidak terakomodir dalam APBD-Perubahan tahun 2017, tanpa sepengetahuan pihak DPRD. Sementara, ada beberapa program kegiatan yang baru diusulkan, tetapi sudah dilaksanakan.

Kondisi tersebut dinilai sangat jauh dari harapan yang telah disepakati dalam RPJMD.

“Saya juga tidak paham pembahasan yang dilakukan selama ini. Program yang kita masukkan sesuai usulan masyarakat melalui Musrembang Desa, sudah masuk dan tinggal dilaksanakan, namun tiba-tiba tidak ada lagi alias hilang begitu saja,” kata Anggota DPRD Sigi, Arfan Abdul Wahab, saat rapat paripurna laporan Panitia Khusus (Pansus) APBD-P, Senin (25/09).

Tentunya, lanjut dia, hal itu akan menimbulkan pertanyaan dari masyarakat, dan pastinya akan berimbas pada ketidakpercayaan mereka terhadap pemerintah dan anggota DPRD.

Senada disampaikan anggota DPRD Sigi, Yusuf Edison. Dia juga mempertanyakan kinerja Pansus dalam membahas APBD-P. semestinya, kata dia, Pansus yang melakukan pembahasan bersama OPD, bisa menanyakan kembali hal-hal yang janggal dalam APBD-P tersebut, lalu disampaikan kepada anggota DPRD yang tidak masuk dalam Pansus.

“Saya mempertanyakan apa yang telah dilakukan Pansus, karena kita tidak mendapat jawaban yang pas atas pertanyaan yang disampaikan,” tekan Politisi Partai NasDem itu.

Menanggapi hal itu, Ketua Pansus, Torki Ibrahim Turra, mengakui ada beberapa item dalam APBD-P yang perlu dikonsultasikan lebih dulu. Pansus, kata dia, telah berupaya mendalami beberapa hal yang janggal dalam APBD-P itu.

“Semua kembali pada teman-teman anggota dewan yang lebih jeli dan paham akan persoalan yang ada dalam APBD Perubahan ini. Saya senang bila teman-teman fraksi tegas dalam hal ini, karena saya melihat selama ini di lembaga ini tidak ada yang betul, semua hanya datar-datar saja dalam laporan fraksinya. Sikap akhir fraksi akan menentukan,” tegas Torki.

Pimpinan rapat, Jamaluddin L. Nusu menyampaikan, lembaga DPRD masih terlalu lemah menyampaikan hal yang perlu dipertanyakan.

“Kalau bisa, fraksi minta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan APBD Perubahan tahun 2017. Saya juga meminta kepada OPD untuk tidak menggeser program kegiatan yang sudah disepakti, karena sudah masuk dalam lembaran negara. Kalau memang ada perubahan, sampaikan pada dewan,” tandasnya. (HADY)