DONGGALA – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Donggala membahas Rencana APBD Tahun 2023, Jumat (25/11).
Pada rapat yang dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tersebut, beberapa anggota dewan nampak lebih banyak menanggapi masalah pertanian di daerah itu.
Salah satu anggota Banggar, Sudirman, mengatakan, penduduk Donggala mayoritas adalah petani. Karena itu, kata dia, pemerintah melalui dinas terkait harus lebih serius melakukan intervensi di bidang pertanian.
Hal serupa dilontarkan anggota Banggar lainnya, Mahmud P. Tahawi. Ia berharap, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura tidak hanya memprioritaskan pengadaan alat pertanian moderen, tetapi juga perlu penggunaan alat perontok padi secara manual.
“Itu masih dibutuhkan petani kita karena masalah sumber daya manusia. Kalua saja semua mengarah pada yang memakai mesin, maka yang hanya petani kaya saja bisa menggunakan. Jangan sampai petani yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin,” jelas Mahmud.
Masalah kelangkaan pupuk juga menjadi sorotan dalam rapat tersebut.
Anggota Banggar, Maspuang, menyarankan perlunya pelatihan pembuatan pupuk organik, karena selain murah, bahan bakunya juga mudah diperoleh.
“Hal ini sebagai upaya menanggulangi kelangkaan pupuk dan mahalnya pupuk non subsidi,” ujarnya.
Maspuang juga meminta ada pengawasan khusus agar petani tidak kesulitan.
Menanggapi itu, Kasubag Program, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Donggala, Ishak Nazaruddin, mengatakan, pupuk yang langka dan mahal itu adalah non subsidi yang dipasarkan pengusaha.
“Pihak dinas tidak bisa melakukan pengawasan pupuk non subdidi. Kecuali pupuk subsidi itu merupakan kewenangan kami dan selama ini cukup sudah sesuai,” jelas Ishak.
Reporter : Jamrin AB
Editor : Rifay
