PALU – Warga Poboya meminta kepada pihak perusahaan agar material tambang yang diberikan untuk dibawa ke lokasi penampungan untuk diolah warga, merupakan material yang bernilai ekonomi dan nilai tambah bagi masyarakat.
Sesuai kesepakatan bersama antara pemerintah, PT. CPM dan Lembaga adat Poboya, 28 September 2022, untuk mengisi masa transisi menuju skema lebih permanen, perusahaan menyediakan material kepada masyarakat dibawa untuk diolah.
“Tapi faktanya setelah kami di lapangan hari pertama kami mengusulkan diberikan, selanjutnya tidak lagi di lokasi itu, tetapi masyarakat diambilkan di lokasi lain,” kata tokoh masyarakat Poboya Sofyar di Jalan Varumotangga, Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Ahad (30/10).
Menurut masyarakat kata dia, material diambilkan tidak menghasilkan sama sekali. Jadi kalau mau menyiapkan material, siapkanlah material betul-betul mempunyai nilai ekonomi bila diolah masyarakat
“Kemarin yang dibawakan masyarakat diolah , bukan memberikan hasil, justru berutang masyarakat,” bebernya.
Ia mengatakan, sesuai komitmen awal mereka tetap lakukan, walupun tidak sesuai dengan apa diinginkan masyarakat.
“Jadi seolah-olah hanya ingin gugurkan kewajiban. Mau ada hasil atau tidak terserah masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, terkait skema permanen disepakati bersama CPM, lembaga adat dan Komnas HAM, mereka telah menyerahkan surat dan peta lokasi, tetapi ada hal perlu diperbaiki kembali.
“Tapi tentu tidak semudah membalikan telapak tangan. Butuh proses,” ucapnya.
Olehnya ia berharap, pemerintah daerah, pihak terkait dan perusahaan mau datang mengunjungi masyarakat, tenangkan dan berikan mereka kepastian.
“Itu saja kami harapkan,” ujarnya.
Tetapi menurutnya, pasca bentrok belum ada yang datang. Jadinya masyarakat dalam kebingungan. Mereka sebagai tokoh masyarakat dianggap, jangan-jangan datang menghasut dan provokasi.
“Padahal kehadiran kami di sini, justru membantu, agar jangan sampai liar,” katanya.
Ia juga menyoroti kepada pihak aparat keamanan yang menjaga jalan-jalan umum. Ini bukan jalan dibuat perusahaan, tapi jalan masyarakat.
“Bentrok yang terjadi kemarin dekat permukiman warga, jauh dari perusahaan. Kami tidak ingin anarkis. Kami berusaha agar masyarakat tetap pada batas koridornya,” pungkasnya.
Ketua LPM Poboya Herman Repadjori mengatakan, mereka menuntut hak hidup, bekerja dan dapat keadilan bagi masyarakat ada di sekitar wilayah tambang Poboya.
Olehnya ia berharap, pemerintah dapat mencari solusi terbaik buat mereka, notabene penduduk asli Poboya, bukan transmigrasi.
“Kami ingin berkembang, ekonomi semakin bagus dan hak hidup dilindungi,” tuturnya.
Ia menambahkan, adanya kejadian bentrok aparat kepolisian dengan warga, maka Kapolres, Kabag Ops dan Kapolsek dicopot.
“Permintaan masyarakat Kapolres, Kabag Ops dan Kapolsek dicopot,” menyudahi.
Pada intinya, timpal Sekretaris Adat Poboya Hairul, beri ruang bagi masyarakat Poboya untuk kerja dan mengolah sendiri.
Hingga saat ini paska bentrok Polisi dan Warga sebagian warga Poboya bertahan di lokasi kejadian, mereka menutup sebagian jalan, hingga ada solusi ditawarkan kepada masyarakat.
Reporter: Ikram/Editor: Nanang
