PARIMO – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), menyatakan kesiapan pihak United Nations Development Programme (UNDP) untuk menyelesaikan pembangunan di tujuh sekolah yang sejak 2021 hingga kini belum rampung.
“Setelah kami melakukan koordinasi kembali dengan pihak UNDP, mereka menyatakan kesiapan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan di tahun 2023 mendatang,” ungkap kepala Bidang Manajemen Sekolah Dasar, Dikbud Parimo, Ibrahim, dihubungi Rabu (05/10).
Ia menyatakan, pihak UNDP bertanggung jawab penuh atas kelalaian PT Istaka karya dihadapan Gubernur dan Bupati se Sulteng yang mendapatkan program tersebut, karena dianggap menjadi kelalaian pihak mereka dalam pekerjaan sekolah tersebut.
Bahkan, mereka tidak akan membebankan daerah untuk menyelesaikan sisa pekerjaan, karena kondisi bangun sekolah seluruhnya sudah terbongkar total.
“Kami juga sudah sempat pertanyaan proses pertanggungjawaban karena aset kami sudah terbongkar, aktivitas belajar siswa terganggu,” jelasnya
Menurut pihak UNDP, keterlambatan pekerjaan ditujuh sekolah disebabkan, terkendala dalam proses penagihan dana yang telah diberikan ke PT Istaka Karya, karena dianggap tidak mampu memenuhi progres pekerjaan. Ditambah perusahaan tersebut telah di black list oleh Kementerian BUMN.
Ia menambahkan, belakang pihak perusahaan bersedia mengembalikan sisa dana kelebihan pekerjaan, sehingga pihak UNDP kembali menyusun dokumen tender lelang yang dimulai pada bulan November hingga Desember 2022.
“Setelah selesai lelang tersebut, in syah Allah pada Januari 2023 kontrak pekerjaan sudah akan dimulai kembali,” pungkasnya.
Reporter : Mawan
Editor : Yamin
