PALU – Anggota komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Marlelah secara tegas menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Ia meminta pemerintah untuk mengkaji kembali kebijakan tersebut.
Marlelah berpendapat, menaikkan harga BBM seperti saat ini tidak tepat. Pasalnya, kata dia, ekonomi masyarakat di Kabupaten Sigi, Donggala dan Kota Palu belum pulih secara keseluruhan setelah diguncang bencana 2018 silam.
“Kemudian diperparah dengan pandemi Covid-19. Istilahnya saat ini masyarakat baru mulai menata kembali ekonomi mereka,” ujar Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Donggala itu.
Marlelah menuturkan, yang paling berdampak atas kenaikan harga BBM adalah masyarakat, seperti UMKM, nelayan dan para petani.
“Akibat dari kenaikkan BBM ini membuat harga barang semua naik nanti, bagaimana mereka nanti bangkit,” terangnya.
Marlelah menyarankan, pemerintah semestinya menghemat anggaran pembangunan yang dianggap belum penting. Dengan begitu, kata dia, APBN tidak terbebani oleh subsidi BBM, sehingga kenaikkan harga BBM dapat ditunda atau bahkan tidak terjadi.
“Kurangi program atau proyek pembangunan yang belum urgen sekali atau prioritas saat ini,” kata Marlelah.
Marlelah berpendapat, yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki sistem penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran, terutama pengawasannya.
Menurutnya, kebijakan menaikkan harga BBM oleh pemerintah terkesan tanpa memikirkan dampaknya terhadap warga.
“Fraksi Demokrat dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Sulteng minta tolong agar DPRD secara kelembagaan menyampaikan kepada pemerintah pusat supaya meninjau kembali kebijakan kenaikan BBM,” ujarnya.
Dengan kenaikkan harga BBM ini, lanjut dia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah agar dapat mengatur anggaran sebaik mungkin, sehingga program tepat sasaran dan dapat mengurangi beban masyarakat yang terdampak oleh kenaikan BBM.
Reporter : Hamid
Editor : Rifay
