PALU- Pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite, solar dan pertamax Sabtu (3/9) pekan lalu.
Kenaikan harga BBM ini, biasa diringi dengan bantuan sosial kepada warga miskin sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM tersebut.
Menanggapi hal tersebut Akademisi Universitas Tadulako (Untad) Prof. Dr. Slamet Riyadi Cante, MSi menyebutkan kebijakan bantuan sosial harus tepat sasaran.
“Kebijakan pemerintah untuk memberikan bantua n sosial bagi warga miskin sebagai kompensasi atas kenaikan BBM harus dipastikan tepat sasaran,” kata Slamet Riyadi, di Palu Senin (5/9).
Sebab menurutnya, kebiasaan bantuan sosial sebelumnya cenderung digelontorkan tidak proporsional. Banyak masyarakat miskin yang seharusnya mendapatkan bantuan, tetapi faktanya mereka tidak terima.
“Olehnya itu harus dipastikan penyaluran bantuan berbasis by name by addres, ” tekan pengamat kebijakan publik ini.
Ia menegaskan, jangan sampai bantuan sosial ini justru dimanfaatkan oleh elemen tertentu, untuk kepentingan politiknya menjelang pemilu 2024.
Meskipun kata dia, kenaikan harga BBM menjadi dilemmatis akibat subsidi BBM yang nilai cukup tinggi, tetapi pemerintah juga patut mempertimbangkan efek dominonya seperti kenaikan harga kebutuhan pokok dan inflasi yang cukup tinggi.
Olehnya ia berpendapat, sebaiknya alokasi pendanaan untuk pengembangan infrastruktur di tunda dan dialihkan untuk subsidi BBM.
“Agar subsidi BBM tetap sasaran maka sebaiknya kenderaan dinas dan yang memiliki 2000 CC keatas harus di dorong menggunakan BBM non subsidi,” pungkasnya.
Reporter: IKRAM
Editor: NANANG
