PALU – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah Sahran Raden, menyebut bahwa peran lembaga sosial kemasyarakatan atau civil society sangat dibutuhkan dalam mendorong kualitas pemilu dan demokrasi yang berkualitas di republik ini.
“Organisasi non pemerintah, ada Jari PeDe, NU, Sikolah Mombine, Muhammadiyah, ada Forum Pemilu dan itu kita sebut dengan infrastruktur politik” ungkap Sahran Raden, saat memberikan testimoni di Hari Lahir ke 3 tahun Jaringan Pemilu dan Demokrasi atau Jari PeDe, di Kampus Universitas Alkhairaat, Selasa (9/08) malam.
Sahran mengatakan, kekuatan ini harus bangkit untuk mendorong agar demokrasi berjalan secara luber dan jurdil. Ia mengapresiasi atas lahirnya lembaga Jari PeDe hendaknya memfokuskan dan melakukan penguatan soal kepemiluan dan demokrasi. Dengan cara melakukan diskusi-diskusi dan membangkitkan penyebaran gagasan melalui media onlinenya.
“Kekuatan Jari PeDe itu harus dibangkitakan yaitu dia punya media online,” katanya.
Sementara itu, anggota Bawaslu Sulteng Darmiati, dalam testimoninya menyoroti soal regulasi 30 persen keterlibatan perempun dalam penyelenggara pemilu harus dievaluasi. Terutama pada frasa memperhatikan, diganti frasa menyertakan.
Ia mengatakan frasa memperhatikan adalah menjadi kelemahan terhadap regulasi itu.
“Aktivisi-aktivis perempuan akan selalu menyuarakan ini kepada pihak-pihak yang menentukan dalam keterlibatan dalam pemilu,” katanya.
Dalam peringatan Harlah Jari PeDe turut dihadiri Direktur Sikolah Mombine Nur Safitri Lasibani, Kornas JPPR Nurlia Dian Paramita melalui sambungan Zoom. Sekretaris Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Sulteng Faisal Attamimi dan Direktur Jari PeDe Syafiyamilza Randalemba. Kegiatan itu bertajuk “Peran Perempuan dalam Pemilu dan Demokrasi”.
Reporter: NANANG IP
Editor: NANANG RL
