PALU – PT Bank Sulteng resmi menjalin kerja sama pengelolaan keuangan daerah serta pembayaran pajak dan retribusi secara online dengan pemerintah daerah di Sulawesi Tengah (Sulteng). Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di Gedung Workshop Bank Sulteng, Selasa (21/06).
Direktur Kepatuhan PT Bank Sulteng, Judy Koagow, mengatakan, Bank Sulteng adalah perbankan kebanggaan masyarakat Sulteng, sehingga masyarakat juga diharapan melakukan seluruh transaksi aktivitas usahanya melalui Bank Sulteng.
Kata dia, saat ini Bank Sulteng sudah berstatus menengah, memiliki mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang tersebar di 300 titik di seluruh kabupaten/kota di Sulteng.
“Dengan kami digunakan dalam melakukan berbagai transaksi usaha, maka Bank Sulteng ke depan juga bisa lebih berkembang,” katanya, saat menghadiri kegiatan penandatanganan MoU tersebut.
Bulan Juni ini, lanjut dia, Bank Sulteng akan membayarkan deviden Tahun 2021 kepada pemilik saham sebesar Rp102, 5 miliar.
“Laba Bank Sulteng sudah mencapai Rp135 miliar pada Bulan Mei 2022. Selama bulan berjalan ini, laba terus bergerak dan di Juni ini sudah mencapai Rp154 miliar dengan aset sebesar Rp10,2 triliun dan kredit sebesar Rp5 triliun lebih,” urainya.
Lebih lanjut ia mengatakan, saat ini Bank Sulteng juga sedang memaksimalkan digitalisasi penerimaan, baik pajak maupun lainnya untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran.
“Di sini kita mendorong untuk penerimaan pajak dengan sistem digital sehingga lebih cepat,” ujarnya.
Khusus untuk pengelolaan keuangan pemerintah daerah, pihaknya juga menyediakan dua fasilitas, yakni Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
“Sejauh ini, dari seluruh kabupaten/kota, satu dari dua daerah yang sudah menggunakan SIPD adalah Kabupaten Tojo Una-Una. Mudah-mudahan ini terus bergulir pemda yang lain,” ujarnya.
Ia mengakui, Bupati Touna, Muhammad Lahay sangat mendukung Bank Sulteng. Untuk itu, kata dia, pihaknya sendiri juga terus meningakatkan pelayanan, baik dari sumber daya manusia untuk menghindari human error dan juga menyiapkan sistem agar tidak ketinggalan dari bank lain.
Bupati Touna, Muhammad Lahay yang ditemui usai penandatanganan MoU, mengatakan, Bank Sulteng ini adalah milik pemerintah daerah, sehingga pihaknya memberikan prioritas dibandingkan dengan bank-bank lain. Ia mengakui adanya kerja sama dengan bank lain, tapi yang paling prioritas adalah Bank Sulteng sebagai bank kas daerah.
“Sehingga ada dana-dana yang masuk ke kita tetap melalui Bank Sulteng, termasuk kerja sama di bidang pajak maupun retribusi ata pengelolaan keuangan. Jadi dana-dana yang masuk ke Pemkab Touna, termasuk DAK, Dana Desa dan pembayaran gaji pegawai dan lainnya itu tetap disalurkan melalui Bank Sulteng,” katanya
Ia menegaskan, semua pihak di Sulteng harus merasa memiliki Bank Sulteng dan sama-sama mau membesarkannya. Apalagi, kata dia, pemerintah daerah sendiri memiliki saham di bank tersebut.
“Kalau pemerintah daerah tidak serius, maka susah juga,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tojo Una-Una (Touna) sendiri memiliki saham atau penyertaan modal ke Bank Sulteng kurang lebih sekitar Rp17 miliar. (RIFAY)
