PALU – Front Rakyat Advokasi Sawit Sulawesi Tengah (FRAS-ST), menilai, Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Rusdy Mastura, tidak serius mengurus kepentingan rakyat keluar dari penindasan para pemakan tanah.
“Hampir saja terkesan sekedar formalitas menerima pengaduan. Janji perlindungan HAM bagi rakyat asal bunyi saja. Justru yang santer terdengar adalah perburuan investasi. Janji dan fakta tidak jelas, tanpa wujud, tanpa praktik,” tutur Koordinator FRAS-ST, Eva Susanti Bande, Kamis (27/01).
Sejauh ini, kata dia, tidak sedikit waktu yang terpakai untuk menempuh jalan mediasi yang diambil Gubernur untuk meredam ekspresi kemarahan rakyat melalui aksi-aksi menuntut penyelesaian konflik agraria di Sulawesi Tengah. Namun, kata dia, hingga sekarang tak jelas hasilnya.
“Rekomendasi yang dihasilkan lewat mediasi yang mempertemukan berbagai kelompok masyarakat dengan perusahaan dan Pemda, tidak menunjukkan tanda-tanda konflik mereda. Tidak pula terlihat skema pengawalan yang disusun secara sistematis oleh Pemda, padahal, ini adalah salah satu indikasi keseriusan penyelesaian konflik, yang berujung pada pengembalian hak rakyat.
Untuk itu, kata dia, pihaknya mendesak Gubernur Sulteng untuk mengambil langkah taktis, sistematis dan serius menyelesaikan konflik-konflik agraria yang telah diadukan maupun yang belum.
FRAS juga menyerukan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang sudah menghimpun diri ke dalam organisasi-organisasi rakyat, agar tetap semangat berlapis mengawal dan melawan korporasi jahat yang disokong pemerintah dan aparat keamanan.
“Konsolidasi massa organisasi-organisasi tani harus terus disemarakluaskan, karena kekuatan utama adalah persatuan dan kesatuan massa rakyat yang terorganisir,” tutupnya. ***
