PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi tengah (Pemprov Sulteng), resmi melayangkan surat usulan perpanjangan Inpres Nomor 10 Tahun 2018, tentang percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami.
Surat tersebut ditujukan kepada Presiden RI, Joko Widodo, yang dititipkan pada Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti yang bertepatan melakukan kunjungan kerja di Sulteng.
Dalam surat bernomor 360/624/BPBD tertanggal 19 November 2020, terdapat dua alasan yang jadi pertimbangan Pemprov Sulteng untuk memperpanjang rehab-rekon. Pertama, alokasi anggaran rehab rekon dari APBN dan APBD yang berhasil diserap baru sekitar 50 persen. Dua, kesulitan mencari tenaga kerja akibat merebaknya pandemi Covid-19, yang ikut menghambat aktivitas pelaksanaan percepatan rehab rekon.
“Sementara akhir tahun anggaran 2020 sudah dekat, sehingga dibutuhkan payung hukum supaya pelaksanaan rehab rekon tidak melenceng,” kata Gubernur Longki Djanggola, memberi penjelasan kepada Ketua DPD pada rapat kerja bersama dalam rangka urgensi mitigasi bencana, di Ruang Polibu Kantor Gubernur, Kamis (19/11).
Rapat kerja bersama unsur Forkopimda, OPD dan stakeholder kebencanaan itu juga dihadiri para senator Dapil Sulteng, yaitu Lukky Semen, Abdul Rachman Thaha, Shaleh Muhammad Aljufri dan Muhammad J Wartabone.
Menurut Gubernur, bencana 28 September 2018 adalah suatu pembelajaran untuk menyusun strategi kemitigasian yang tepat sesuai karakteristik daerah, supaya potensi kerawanannya dapat ditekan seminimal mungkin.
“Agar masyarakat Sulawesi Tengah pada gilirannya dapat aman dan selamat meski harus hidup berdampingan dengan bencana,” ucap Gubernur.
Olehnya atas rapat kerja tersebut, gubernur mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada jajaran DPD yang sudah hadir untuk berdialog memikirkan langkah-langkah kemitigasian.
Dikesempatan yang sama, senator La Nyalla dalam arahannya mengatakan dukungan atas upaya-upaya yang ditempuh pemerintah provinsi untuk mempercepat proses rehab rekon pascabencana 2 tahun silam.
“Kami mendukung sepenuhnya pemulihan aspek-aspek sosial ekonomi dan budaya di Sulawesi tengah,” ujarnya.
Ia pun mengatakan komitmen untuk mendorong Presiden Joko Widodo, agar mengabulkan usulan perpanjangan rehab rekon yang diusulkan Pemprov Sulteng.
Dari rapat tersebut, berhasil diserap beberapa masukan seperti, perlu mengatur kembali permukiman warga di pesisir pantai untuk mitigasi tsunami, memberikan beasiswa pendidikan sampai perguruan tinggi bagi anak-anak penyintas, membangun kembali sarana prasarana pendidikan seperti pesantren dan sekolah-sekolah swasta di lokasi terdampak, meninjau kembali jaringan irigasi Gumbasa yang disinyalir berdampak pada likuifaksi di Petobo, dan melanjutkan perjuangan pemutihan kredit bagi para debitur, penyintas bencana 28 September 2018. (YAMIN)
