PALU – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Tengah, Irjen Pol Syafril Nursal, menanggapi tegas tuntutan sejumlah pihak untuk menghentikan Operasi Tinombala di Kabupaten Poso.
Kapolda, baru-baru ini, mengaku sangat menyayangkan jika ada pihak yang menuntut agar operasi perburuan warga sipil bersenjata yang sudah berjalan bertahun-tahun itu dihentikan begitu saja.
“Barangkali orang-orang itu tidak mengerti tentang Operasi Tinombala,” ujarnya.
Kapolda mengingatkan, jaringan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) bukan hanya ada di Poso saja, bahkan para pelaku yang saat ini tengah dalam pengejaran juga bukan hanya warga Poso, melainkan terdapat warga NTB, Maluku dan Banten.
Ia juga mengkhawatirkan ratusan WNI yang dilabeli pemerintah sebagai eks Combatan ISIS, meskipun sejak menjadi polemik pada awal Februari yang lalu ratusan eks Combatan ISIS tersebut belum dipulangkan.
“Pertanyaan kita sekarang, ada 600 combatan ISIS Syiria itu ke mana perginya itu? Bayangkan kalau kita menghentikan operasi tinombala itu. Jadi orang yang ngomong itu orang sembarangan ya dia gak ngerti masalahnya,” tekannya.
Menurutnya, Operasi Tinombala itu menjadi panjang, karena produksi di bawahnya itu masih berjalan. Terbukti, kata dia, setiap dilakukan penangkapan ada lagi yang naik bergabung.
Kapolda pun mengajak seluruh komponen masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam melakukan pemberantasan tindak pidana terorisme.
Sebab, kata dia, memutus akar dari kasus terorisme bukan hanya tugas polisi saja, melainkan ada peran dari Kementerian Agama untuk melakukan pembinaan.
“Kita ingin menghentikan Operasi Tinombala apabila teroris di wilayah kita ini, baik yang ada di gunung maupun yang dibawah dan produksi itu sudah berakhir,” pungkasnya.
Diketahui, pihak DPRD Sulteng, khususnya Komisi I sudah berencana untuk mengundang Kapolda, guna mempertanyakan kegiatan Operasi Tinombala yang tak kunjung selesai.
Operasi tersebut dianggap tidak efektif karena hanya memburu belasan orang saja, harus membutuhkan waktu hingga bertahun-tahun. (FALDI)
