PALU – Wali Kota Palu, Hidayat, menyerahkan bantuan social (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
Bantuan tersebut merupakan Program Keluarga Harapan (PKH) Adaptif sebanyak 6500 penerima, Bantuan Sosial Tunai (BST) sebanyak 12.604 penerima, dan Program Sembako/BPNT sebanyak 2000 penerima.
Keseluruhannya diserahkan secara simbolis kepada penerima manfaat, di Ruang Bantaya, Balai Kota Palu, Senin (11/05) siang.
Wali Kota Palu, Hidayat, bantuan dari pemerintah pusat itu perlu diluruskan dan diketahui oleh seluruh masyarakat, agar tidak terhasut dengan informasi yang tidak benar dan membuat resah.
“Bantuan ini bukan program Pemerintah Kota (Pemkot) Palu atau Pemprov Sulteng, tapi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial,” tegasnya.
Hidayat mengakui, belakangan cukup banyak permasalahan di media social (medsos) terkait bantuan tersebut.
“Kalau kemudian bantuan ini tidak cukup, maka bukan salah wali kota atau gubernur, tapi salah pihak pusat, kenapa tidak memasukaan data yang lengkap,” tekannya.
Menurut Hidayat, jika berbicara soal kemiskinan di Palu, maka saat ini masih banyak orang miskin akibat bencana alam 28 Sepetember 2018.
“Lihat saja berapa banyak warga yang sampai saat ini masih tidur di shelter pengungsian, baik di huntara yang berukuran 3×4 meter maupun yang masih tinggal di tenda pengungsian. Ini semua yang mestinya masuk dalam data kemiskinan,” ungkapnya.
Hidayat juga mengutarakan, terkait bencana, pihak Kemensos sampai saat ini masih menyisakan persoalan yaitu jaminan hidup (jadup) yang belum rampung seluruhnya.
“Kami sudah tiga kali menyurat soal jadup yang sampai saat ini belum selesai. Masih ada tersisa 10 ribu jiwa lagi yang belum menerima jadup,” tutupnya.
Kegiatan penyerahan bansos tersebut diinisiasi Dinas Sosial Kota Palu yang dihadiri sejumlah unsur terkait, di antaranya Kepala BRI Cabang Palu, Kepala Kantor Pos Indonesia Kota Palu dan Kepala BPJS Kesehatan Kota Palu serta Kadis Sosial. (HAMID)
