SIGI – Ketua Komisi III DPRD Sigi, Ajub Willem Darawia, menilai masih longgarnya warga yang keluar masuk di wilayah tersebut. Anjuran pembatasan dinilai kurang efektif bagi masyarakat setempat.
Untuk itu, pemerintah setempat diharap memberlakukan penjagaan secara ketat di sejumlah jalur masuk ke wilayah Sigi dengan membentuk posko dan memeriksa setiap orang yang masuk maupun keluar.
“Lockdown tidak efektif, karena kita menyuruh orang tetap di rumah, sementara orang yang masuk ke wilayah kita tidak control,” kata Ketua Dewan Pimpina Cabang (DPC) Partai Demokrat Sigi itu.
Ia mengaku sangat mendukung bila Pemkab Sigi melakukan lockdown wilayah. Hal itu, kata dia, bukan berarti membatasi orang yang masuk ke wilayah Sigi, tetapi mengidentifikasi kesehatan mereka yang masuk untuk mengetahui yang bersangkutan tidak terkontaminasi virus corona atau Covid-19.
Hal sama juga dikatakan Ketua Komisi I DPRD Sigi, Imran Latjedi. Menurutnya, dengan adanya posko pemeriksaan di perbatasan, maka secara tidak langsung telah memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19.
“Kita lihat saja di luar masih banyak warga yang berada di jalan,” ujarnya.
Sebenarnya, kata dia, Pemkab Sigi bisa mencontoh daerah lain yang dalam beberapa hari ini, benar-benar tidak ada aktifitas warganya di luar rumah.
Tentu, kata dia, semua itu harus didukung dengan subsidi kebutuhan pangan warga dari pemerintah.
Namun, kata dia, Pemkab Sigi sendiri mengakui belum memberlakukan pembatasan keluar masuk wilayah. Hal tersebut baru akan dibicarakan bersama dengan Forkopimda.
Saat ini, Pemkab Sigi sendiri baru menyiapkan anggaran sebesar Rp30 miliar untuk penanganan virus corona. (HADY)
