PALU, MAL – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA PHI/Tipikor Palu menjatuhkan vonis pidana penjara masing-masing satu tahun terhadap tiga terdakwa perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan mobiler sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Palu Tahun Anggaran 2024.
Ketiga terdakwa tersebut adalah Moh. Arif Dariseh alias Alan, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Hendra selaku pelaksana lapangan, dan Moh. Zulkarnain Wijaya selaku Direktur CV Refans Pratama.
Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim, Dwi Hatmodjo, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kelas IA PHI/Tipikor Palu, Jumat.
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan dakwaan primer terhadap ketiga terdakwa tidak terbukti. Namun, para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair.
Majelis hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun kepada masing-masing terdakwa serta pidana denda sebesar Rp50 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, masing-masing terdakwa harus menjalani pidana pengganti selama tiga bulan kurungan.
Khusus terdakwa Moh. Arif Dariseh, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara satu tahun dan denda Rp50 juta. Dalam putusan tersebut, Arif juga dinyatakan tidak dibebani pembayaran uang pengganti atau nihil.
Sebelumnya, Arif dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan pidana penjara selama satu tahun enam bulan.
Sementara, terhadap terdakwa Hendra dan Moh. Zulkarnain Wijaya, majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.
Dalam amar putusan, Hendra dibebani kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp150 juta. Apabila tidak dibayarkan, kewajiban tersebut diganti dengan pidana penjara selama enam bulan.
Adapun Zulkarnain dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp130 juta lebih. Uang tersebut harus disetorkan ke kas negara paling lama satu bulan. Apabila tidak dibayarkan, harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi kewajiban tersebut. Jika harta benda tidak mencukupi, Zulkarnain terancam pidana penjara pengganti selama empat bulan.
Dalam persidangan juga terungkap bahwa para terdakwa telah melakukan pembayaran uang pengganti. Hendra dan Zulkarnain masing-masing disebut telah menyetorkan Rp150 juta.
Dengan pembayaran tersebut, masih terdapat sisa kewajiban uang pengganti lebih dari Rp200 juta yang harus diselesaikan oleh keduanya.
Majelis hakim memberikan waktu satu bulan kepada Hendra dan Zulkarnain untuk memenuhi kewajiban tersebut dengan pembagian tanggungan masing-masing sekitar Rp100 juta lebih.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyebut salah satu hal yang memberatkan adalah perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Sementara itu, hal yang meringankan adalah para terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
Setelah putusan dibacakan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada para terdakwa, penasihat hukum, dan JPU untuk menentukan sikap, apakah menerima putusan, mengajukan banding, atau menyatakan pikir-pikir.
Para terdakwa dan JPU menyatakan masih pikir-pikir terhadap putusan tersebut.
Sebelumnya, JPU menuntut ketiga terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama satu tahun enam bulan.
Dalam tuntutannya, JPU menyatakan para terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer, tetapi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair.
JPU menjerat ketiganya dengan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Khusus Hendra dan Zulkarnain, JPU sebelumnya menuntut pembayaran uang pengganti sebesar Rp283.482.007 secara tanggung renteng, sehingga masing-masing dibebani sekitar Rp141.741.003,50.
