PALU, MAL — Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menggelar rapat finalisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2027 di Palu pada Rabu (11/11/2026). Rapat penting ini bertujuan memastikan setiap usulan regulasi daerah memiliki urgensi dan landasan hukum yang kuat, demi mendukung pembangunan daerah.
Rapat berlangsung di Ruang Baruga, Gedung B Lantai 3 Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Jalan Dr. Sam Ratulangi, Kota Palu. Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Sulteng, Mahfud Masuara, S.H., memimpin langsung jalannya pembahasan krusial ini. Pertemuan dihadiri perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis serta tenaga ahli Bapemperda.
Sejumlah anggota Bapemperda turut hadir dalam rapat, di antaranya Dra. Marlela, M.Si., Dr. Bartholomeus Tandigala, S.H., CES., Sadat Anwar Bihalia, dan Risnawati M. Saleh, S.Sos. Selain itu, Yusuf, S.P., Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, S.Ag., M.H., serta Ir. Elisa Bunga Allo, M.M., juga terlihat mengikuti jalannya pembahasan Propemperda 2027. Kehadiran berbagai pihak mencerminkan komitmen terhadap proses legislasi yang transparan dan akuntabel.
Rapat ini merupakan bagian dari tugas dan fungsi Bapemperda dalam menyusun serta menyempurnakan rancangan program pembentukan peraturan daerah. Prioritas regulasi pada Tahun 2027 dibahas mendalam, dengan fokus pada urgensi dan kesiapan materi. Finalisasi Propemperda 2027 menjadi penentu arah kebijakan legislasi daerah.
Dalam pembahasan tersebut, Bapemperda bersama OPD teknis melakukan pencermatan terhadap berbagai usulan rancangan peraturan daerah. Aspek-aspek seperti urgensi pembentukan regulasi, kesiapan materi muatan, landasan hukum, serta kesesuaian dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah menjadi sorotan utama. Proses ini memastikan Propemperda 2027 disusun dengan cermat.
Mahfud Masuara menegaskan bahwa finalisasi Propemperda Tahun 2027 merupakan tahapan vital untuk menjamin setiap rancangan peraturan daerah yang diusulkan. Hal ini memastikan usulan tersebut benar-benar berdasarkan kebutuhan dan prioritas pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah.
“Finalisasi Propemperda Tahun 2027 ini menjadi bagian penting dari tugas Bapemperda untuk memastikan setiap rancangan peraturan daerah yang diusulkan memiliki urgensi, landasan hukum, serta manfaat yang jelas bagi masyarakat. Karena itu, seluruh usulan harus kita cermati bersama, baik dari sisi substansi maupun kesiapan perangkat daerah yang mengusulkannya,” kata Mahfud Masuara, Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Sulteng.
Ia menjelaskan, keterlibatan OPD teknis dan tenaga ahli sangat diperlukan agar setiap rancangan peraturan daerah tidak hanya memenuhi aspek administratif. Lebih dari itu, rancangan juga harus didukung kajian yang matang serta dapat diimplementasikan sesuai kebutuhan daerah.
“Kami ingin setiap Perda yang nantinya dibentuk benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan persoalan yang berkembang di daerah. Jangan sampai regulasi hanya menjadi dokumen hukum, tetapi harus mampu memberikan kepastian hukum, mendukung penyelenggaraan pemerintahan, serta menjadi instrumen dalam mendorong pembangunan daerah,” jelas Mahfud Masuara.
Menurut Mahfud, proses pembentukan peraturan daerah membutuhkan koordinasi dan sinergi yang baik antara DPRD dan pemerintah daerah. Dengan demikian, setiap rancangan regulasi dapat dibahas secara komprehensif sebelum ditetapkan menjadi produk hukum daerah. Ini adalah kunci sukses dalam finalisasi Propemperda 2027.
Ia juga berharap melalui rapat finalisasi tersebut, seluruh usulan Propemperda Tahun 2027 dapat disusun secara terarah, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Prinsipnya, kita ingin proses pembentukan Perda dilakukan secara terencana, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, setiap regulasi yang dihasilkan nantinya benar-benar memberikan manfaat dan memiliki dampak nyata bagi masyarakat Sulawesi Tengah,” tutup Mahfud Masuara.
Melalui rapat finalisasi ini, Bapemperda DPRD Provinsi Sulawesi Tengah berupaya memastikan program pembentukan peraturan daerah Tahun 2027 tersusun secara matang. Diharapkan regulasi yang dihasilkan ke depan dapat memberikan kepastian hukum, menjawab kebutuhan masyarakat, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Sulawesi Tengah.
