TEHERAN, MAL — Iran pada Selasa (29/9/2026) membantah laporan media Arab Saudi, Al Hadath, yang menyebut Teheran menyetujui penghentian sementara program pengayaan uranium sebagai imbalan atas pencabutan sanksi Amerika Serikat (AS).
Seperti dilaporkan Fars News, Teheran menegaskan laporan yang menyebut Iran akan bersikap fleksibel terkait program nuklir tidak benar. Iran juga menyatakan posisinya terkait program nuklir tidak berubah.
Sebelumnya, Al Hadath mengutip sumber dari Pakistan yang menyebut Iran setuju menunda pengayaan uranium dengan imbalan pencabutan sanksi AS. Namun, pejabat Iran menegaskan tidak ada pembicaraan mengenai isu nuklir yang sedang berlangsung.
Sumber di kalangan pejabat Iran juga menuduh pemerintahan Presiden AS Donald Trump memanfaatkan pejabat Pakistan untuk memanipulasi pasar melalui laporan-laporan yang disebut palsu.
Sementara itu, pejabat Iran lainnya yang dikutip Press TV mengatakan AS saat ini “terjebak di Selat Hormuz” dan mengangkat kembali isu nuklir untuk mengalihkan perhatian dari persoalan tersebut.
Pada Jumat pekan lalu, Iran menyatakan tidak lagi bernegosiasi mengenai program nuklir. Teheran juga menegaskan tidak akan memberikan konsesi terkait pengayaan uranium maupun mengirim uranium yang telah diperkaya ke luar negeri.
Iran meminta AS kembali pada nota kesepahaman yang dicapai pada Juni lalu. Kesepahaman tersebut mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz dan rencana dimulainya perundingan nuklir, dengan sejumlah imbalan, termasuk keringanan sanksi, pencairan miliaran dolar dana Iran yang dibekukan di luar negeri, serta penghentian blokade AS.
Namun, pejabat AS menyatakan Trump tidak lagi ingin kembali pada kesepakatan tersebut. Washington juga memperketat sanksi dan mempertahankan blokadenya terhadap Iran.
Desakan Mediator
Para mediator, seperti dilaporkan The Wall Street Journal pada Senin, mendesak Iran memberikan konsesi terkait program nuklirnya sebagai bagian dari upaya menghidupkan kembali negosiasi gencatan senjata dengan AS.
Menurut laporan tersebut, inisiatif para mediator muncul setelah Trump menolak usulan Iran mengenai gencatan senjata selama tujuh hari untuk membuka kembali Selat Hormuz dan mengakhiri blokade AS terhadap pelabuhan Iran.
Para mediator menilai langkah tersebut sebagai upaya untuk mendorong Iran mengambil langkah terkait program nuklir, meski peluang keberhasilannya dinilai tipis. Hingga kini, Iran belum menunjukkan tanda-tanda bersedia membahas isu tersebut.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada Ahad (27/9/2026) mengatakan Teheran tetap terbuka untuk berunding. Namun, Iran akan memberikan respons jika aksi militer kembali dilakukan.
“Kami sepenuhnya siap jika perang kembali berlanjut. Kami akan bersikap tegas menghadapi setiap agresi baru dalam bentuk apa pun, bahkan jika itu berujung pada perang kiamat. Namun, pada saat yang sama, kami siap untuk jalur diplomasi. Pilihan ada di tangan Presiden Trump,” kata Araghchi.
Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, yang negaranya berperan sebagai perantara pesan antara AS dan Iran, mengatakan konflik tersebut semakin sulit diselesaikan.
“Konflik ini sangat kompleks,” katanya.**
