BANGGAI KEPULAUAN, MAL – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Sri Atun, menyerap berbagai aspirasi masyarakat saat kunjungan daerah pemilihan (kundapil) di Desa Kombutokan, Kecamatan Totikum, Banggai Kepulauan, belum lama ini.
Dalam dialog tersebut, warga secara tegas menyuarakan penolakan tambang batu gamping serta mendesak perbaikan infrastruktur desa dan jalan lingkar.
Kunjungan ini merupakan bagian dari tugas pengawasan penggunaan APBD dan program Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Acara yang berlangsung di Balai Rakyat Desa Kombutokan tersebut dihadiri sekitar 100 peserta, termasuk Kepala Desa Kombutokan Harman Talib, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan perwakilan kelompok tani.
Sri Atun menjelaskan program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah seperti “Berani Cerdas” dan “Berani Sehat”. Masyarakat setempat juga menyampaikan apresiasi atas realisasi bantuan mobil ambulans, yang sebelumnya diusulkan melalui kegiatan reses dan kini telah dirasakan manfaatnya oleh warga.
Selain penghargaan, warga turut menyampaikan beragam kebutuhan. Mereka menyoroti urgensi perbaikan jalan usaha tani, peningkatan kualitas jalan lintas desa, serta perbaikan Jalan Lingkar Peling yang krusial untuk menunjang aktivitas ekonomi. Isu infrastruktur ini menjadi salah satu fokus utama dalam pertemuan ini.
Penolakan tambang batu gamping menjadi perhatian utama yang disuarakan masyarakat. Warga berharap Pemerintah Provinsi menghentikan rencana penambangan di wilayah Banggai Kepulauan karena dikhawatirkan memicu krisis air bersih, banjir, longsor, dan berdampak buruk pada kehidupan mereka.
Masyarakat juga mengusulkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), bibit perkebunan, bantuan ternak, serta program pemberdayaan UMKM. Selain itu, mereka berharap adanya bantuan untuk majelis taklim dan lembaga keagamaan, serta program sembako murah bagi warga.
“Seluruh masukan masyarakat ini akan menjadi bahan pengawasan DPRD dan akan kami perjuangkan melalui pembahasan program serta anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai kewenangan,” kata Sri Atun.
Ia menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan ini akan dikawal agar menjadi perhatian pemerintah dan diwujudkan bertahap sesuai prioritas pembangunan, termasuk isu penolakan tambang batu gamping. ***
