PALU, MAL- Karangan bunga, bertuliskan turut berduka cita atas meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan rapuhnya perlindungan terhadap korban, diletakkan di depan Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Kamis (2/7).
Karangan bunga tersebut dibawa oleh puluhan perempuan tergabung dalam Gerakan Perempuan Bersatu Sulawesi Tengah (Sulteng) dengan mobil sound, bergerak dari titik kumpul di Taman Gor, menuju Kantor Gubernur Sulteng.
Para perempuan dari berbagai perwakilan organisasi tersebut membawa peralatan seperti belanga, panci dan poster. Di depan karangan bunga sebagian poster diletakkan, lalu secara bergantian perwakilan dari berbagai organisasi sipil masyarakat berorasi.
Koordinator Gerakan Perempuan Bersatu Sulawesi Tengah Stevi menilai berbagai persoalan pembangunan di daerah belum berpihak pada kepentingan perempuan dan masyarakat terdampak.
Dalam orasinya, dia menyatakan bahwa berbagai proyek pembangunan, termasuk Program Strategis Nasional (PSN), tidak melibatkan masyarakat secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan.
Mereka menilai pembangunan yang berjalan saat ini belum menjawab kebutuhan perempuan, bahkan dianggap berpotensi menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.
Selain itu, massa aksi juga menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut mereka, program tersebut berpotensi mengabaikan keberagaman pangan lokal dimiliki Sulteng.
“Sebagai perempuan yang memiliki anak dan memikirkan masa depan, kami tidak ingin keberagaman pangan lokal diseragamkan. Sulawesi Tengah memiliki kekayaan sumber pangan harus dipertahankan,” ujar Stevi.
Gerakan tersebut juga menilai pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan upaya kesiapsiagaan bencana, mengingat pengalaman bencana besar melanda Sulteng pada 2018, sekaligus memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak.
Dalam orasinya, dia menyoroti meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk kasus pembunuhan perempuan (femisida) dinilai belum mendapat perhatian serius dari negara.
Ia mencontohkan sejumlah kasus pembunuhan terhadap perempuan pernah terjadi di Sulteng, sebagai bentuk kekerasan berbasis gender harus menjadi perhatian pemerintah.
Pada kesempatan tersebut, Gerakan Perempuan Bersatu Sulawesi Tengah menyampaikan 16 tuntutan, di antaranya: Menolak Program Strategis Nasional (PSN), Moratorium Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Menurunkan harga bahan pokok.
Menghentikan program Koperasi Desa Merah Putih serta memperkuat peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Menagih komitmen Gubernur Sulawesi Tengah terkait pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam RPJMD Provinsi.
Memenuhi hak maternitas pekerja perempuan, Mendorong penyusunan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan perlindungan pekerja migran di Sulawesi Tengah, Menghentikan operasional PLTU di kawasan industri pertambangan dan memprioritaskan kebutuhan listrik masyarakat.
Mengevaluasi program “Sembilan Berani” Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, mengevaluasi dampak aktivitas pertambangan yang dinilai meningkatkan risiko bencana,
menuntut perlindungan bagi pekerja ojek daring, mengevaluasi perusahaan aplikator, serta menghapus sistem kerja alih daya (outsourcing).
Selain itu mereka meminta negara bertanggung jawab dalam penanganan kasus femisida di Sulteng maupun di Indonesia.
Massa ditemui dan diterima oleh Perwakilan Pemerintah Provinsi Sulteng terdiri, dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Fahrudin D. Yambas dan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Rudi Dewanto, dari Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
Namunmassa aksi tidak menggubris para pejabat tersebut, dan hanya meminta mereka untuk mendengarkan apa menjadi tuntutan.
