PARIMO, MAL – Aktivis antikorupsi mendesak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Tengah untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi Perpustakaan Parimo. Proyek pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Kabupaten Parigi Moutong tersebut dinilai bermasalah sejak awal perencanaan hingga pelaksanaan.
“Kami meminta Polda Sulteng serius menangani kasus dugaan korupsi ini. Terutama terkait tiga paket pekerjaan yang diduga telah bermasalah sejak awal, yakni lanskap, taman, dan pagar,” kata Raslin, Aktivis Antikorupsi, Rabu (24/06).
Aparat penegak hukum diminta tidak setengah hati dalam mengusut perkara yang merugikan keuangan negara tersebut. Persoalan pada proyek yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus ini berdampak langsung pada fungsi gedung. Akibat indikasi korupsi Perpustakaan Parimo, fasilitas pelayanan publik itu tidak bisa beroperasi.
“Akibat persoalan ini, Gedung Layanan Perpustakaan Daerah yang seharusnya dapat dimanfaatkan masyarakat justru terbengkalai. Tentu saja hal ini merugikan daerah dan masyarakat,” kata Raslin, Aktivis Antikorupsi.
Raslin juga menyoroti kejanggalan dari tahap perencanaan sampai proses pencairan anggaran proyek. Pihaknya meminta aparat menyelidiki pejabat lama yang disinyalir merangkap jabatan di lingkungan Pemerintah Parimo karena memiliki peran penting dalam pencairan dana.
“Kami melihat ada indikasi kuat bahwa persoalan ini bukan hanya terjadi pada tahap pelaksanaan, tetapi sudah muncul sejak proses perencanaan. Ini harus dibuka secara terang benderang,” kata Raslin, Aktivis Antikorupsi.
Saat ini, penyidik Polda Sulteng sedang menangani dugaan korupsi Perpustakaan Parimo secara mendalam. Polisi mengusut tiga paket pekerjaan tambahan yang diduga bermasalah secara hukum. Beberapa saksi telah diperiksa, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen yang sedang menjabat.
“Jangan berhenti di tengah jalan. Siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku,” kata Raslin, Aktivis Antikorupsi.
Dari hasil pemeriksaan saksi dan dokumen, penyidik menemukan dugaan ketidaksesuaian prosedur yang jelas. Ketidaksesuaian ini meliputi proses perencanaan hingga tahapan pencairan uang muka proyek perpustakaan daerah tersebut.
