PALU – Kepala Studi Gender Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Dr Muthia MSi, berharap, Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) mempertimbangkan keterwakilan perempuan pada tahap akhir seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Tahun 2026.
Muthia menilai, perempuan memiliki kapasitas yang setara dengan laki-laki dalam mengisi jabatan strategis di pemerintahan.
Karena itu, ia mendorong agar perempuan diberi ruang yang lebih luas untuk berkontribusi dalam struktur birokrasi daerah.
“Gubernur diharapkan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada perempuan. Mereka memiliki kemampuan yang sama, termasuk dalam memimpin organisasi perangkat daerah,” kata Muthia kepada wartawan, Selasa (24/03).
Menurut dia, perempuan memiliki keunggulan dalam aspek komunikasi dan empati sosial yang dibutuhkan dalam tata kelola pemerintahan.
Selain itu, kata dia, anggapan bahwa laki-laki lebih unggul dalam memimpin organisasi publik dinilai tidak lagi relevan, seiring meningkatnya kepercayaan publik terhadap kepemimpinan perempuan.
Ia mencontohkan sejumlah kepala daerah perempuan seperti Bupati Donggala, Bupati Poso, hingga Gubernur Maluku Utara yang dinilai menunjukkan kapasitas kepemimpinan yang kuat dan tidak diragukan.
Lebih lanjut, Muthia mengaitkan pentingnya keterwakilan perempuan dengan semangat kebijakan afirmasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mendorong keterlibatan minimal 30 persen perempuan dalam daftar calon legislatif.
Ia berharap prinsip serupa juga dapat diterapkan di ranah eksekutif, termasuk dalam pengisian jabatan kepala dinas.
“Minimal ada keterwakilan perempuan yang proporsional di jabatan kepala dinas,” ujarnya.
Diketahui, tim seleksi yang diketuai Sekretaris Provinsi Sulawesi Tengah saat ini tengah membuka uji publik terhadap nama-nama calon untuk 12 jabatan JPT Pratama. Uji publik tersebut berlangsung pada 19 hingga 27 Maret 2026.
Dari total 36 peserta yang mengikuti seleksi untuk 12 jabatan, hanya dua formasi jabatan yang menghadirkan calon perempuan. Kedua jabatan tersebut adalah Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Direktur UPT RSUD Undata.
Adapun 12 jabatan pimpinan tinggi pratama yang diseleksi meliputi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
Selain itu, seleksi juga mencakup Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah, Staf Ahli Gubernur Bidang Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Kawasan dan Wilayah, Direktur UPT RSUD Undata, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, serta Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa. ***
