POSO – Sejumlah fraksi partai di DPRD Poso menyayangkan sikap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dinilai tidak menunjukkan itikad baik dalam memberikan penjelasan terkait perbedaan angka yang tertuang dalam Dokumen APBD 2026.
Angka yang tertuang dalam dokumen tersebut tidak sesuai dengan hasil pembahasan dan penetapan anggaran rapat paripurna DPRD.
Kekecewaan fraksi muncul setelah rapat yang dijadwalkan justru molor dari waktu yang ditentukan dan berakhir tanpa kejelasan. Pihak TAPD disebut telah lebih dulu meninggalkan ruang pertemuan sebelum forum berjalan sebagaimana mestinya.
Sejumlah anggota fraksi mempertanyakan komitmen TAPD dalam menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah yang seharusnya dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Poso, Alpinus Palintin menilai sikap tersebut janggal dan terkesan menghindari forum resmi DPRD untuk dimintai penjelasan atas perubahan angka dalam APBD 2026.
“Belum ada penjelasan, mereka sudah angkat kaki keluar dari ruang rapat. Ada apa, seperti ada sesuatu yang disembunyikan,” ujarnya dengan nada mempertanyakan, Selasa (24/2).
Menurutnya, rapat anggaran bukan sekadar agenda administratif, melainkan forum strategis yang menentukan arah kebijakan pembangunan daerah. Oleh karena itu setiap pihak seharusnya menunjukkan komitmen penuh.
Kata dia, sikap TAPD menunjukkan tanda tanya besar di kalangan fraksi, seharusnya transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam pengelolaan keuangan daerah yang tidak boleh diabaikan.
“Harusnya pembahasan anggaran dilaksanakan secara terbuka demi memastikan setiap alokasi belanja tepat sasaran dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Sejumlah fraksi di DPRD Poso, lanjutnya, akan terus mengawal hasil pembahasan APBD agar berjalan sesuai mekanisme dan menjunjung tinggi tanggung jawab publik.
“Karena setiap rupiah dalam anggaran daerah adalah amanah yang wajib dipertanggungjawabkan,” tandasnya.
Perlu diketahui, hingga berita ini ditayangkan belum ada keterangan resmi dari pihak TAPD terkait alasan meninggalkan ruang rapat sebelum memberikan penjelasan mengenai perubahan angka dalam Dokumen APBD 2026. DPRD Poso menyebut akan menjadwalkan ulang pertemuan tersebut guna meminta klarifikasi secara terbuka.
