PARIMO – Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapenperda) DPRD Parigi Moutong (Parimo), Husen Marjengi, mengusulkan agar Pemerintah Daerah menghentikan pembiayaan dan pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Anuntaloko.
Usulan tersebut disampaikan Husen saat rapat Bapenperda yang berlangsung di Ruang Aspirasi DPRD Parimo, Selasa (10/9).
Ia menilai, pengucuran anggaran yang terus dilakukan setiap tahun tidak sebanding dengan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.
“Saya meminta pemerintah daerah tidak lagi menggelontorkan anggaran apabila pelayanan rumah sakit tidak sesuai ekspektasi dan terus menjadi persoalan setiap tahunnya,” ungkapnya.
Menurutnya, pelayanan yang belum maksimal juga berdampak pada kondisi fisik rumah sakit yang dinilai sudah tidak layak. Ia bahkan mengusulkan agar lokasi RSUD Anuntaloko dipindahkan ke kawasan yang lebih luas, mengingat masih banyak lahan tidur milik pemerintah daerah yang berada di jalur dua dan dapat dimanfaatkan.
Husen menambahkan, setiap tahun pemerintah daerah mengalokasikan anggaran hingga puluhan miliar rupiah untuk pengembangan RSUD. Namun, hingga kini belum terlihat peningkatan signifikan terhadap kualitas pelayanan kesehatan.
“Kenapa tidak sekalian diwacanakan pengembangan RSUD Anuntaloko menjadi rumah sakit bertaraf internasional? Kalau kondisi rumah sakit pengap dan tidak memadai, bukan hanya pasien yang bermasalah, tenaga kesehatan pun bisa terdampak,” ujarnya.
Ia menilai, persoalan kesehatan di Parimo terletak pada proses pelayanan yang dinilai stagnan dan tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun, sehingga terus menuai sorotan publik.
Husen juga membandingkan dengan rumah sakit swasta yang memiliki kemampuan keuangan di bawah pemerintah daerah, namun mampu memberikan pelayanan yang ramah dan maksimal kepada masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Parimo, Darlin, menyatakan pihaknya menghormati dan merespons kritik yang disampaikan anggota DPRD. Ia menegaskan komitmennya untuk melakukan perbaikan pelayanan kesehatan agar lebih dekat dengan masyarakat.
“Selain program Sehat Bersama yang sudah diluncurkan, masih ada beberapa program lain yang akan kami dorong langsung ke masyarakat. Saat ini kami baru dua minggu menjabat,” ungkap Darlin.
Ia juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat Dinas Kesehatan akan merilis pemetaan wilayah pelayanan sebagai bentuk pelaksanaan amanah yang diberikan oleh Bupati Parimo.
Terkait usulan pemindahan RSUD, Darlin mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pimpinan daerah serta Direktur RSUD Anuntaloko.
“Sebagai bawahan, tentu langkah-langkah tersebut akan kami koordinasikan dan laksanakan sesuai arahan pimpinan,” pungkasnya.
