PARIMO – Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Parigi Moutong (Parimo), Husen Marjengi, menyoroti kinerja Inspektorat Parimo menyusul masih maraknya temuan berulang pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sorotan tersebut disampaikan Husen dalam rapat pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2025 yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Parimo, Senin (9/2).
“Sejak awal paripurna saya sudah menyampaikan soal kesiapan OPD. Bahkan saya ingin bertanya, tetapi bingung harus bertanya kepada siapa,” ungkap Husen.
Ia menegaskan, Inspektorat memiliki peran strategis dalam proses penyusunan APBD maupun pelaksanaan kegiatan OPD. Setiap kegiatan, kata dia, seharusnya melalui proses pengawasan dan uji mutu terlebih dahulu sebelum dilaksanakan dan dipublikasikan ke masyarakat.
Dengan demikian, seluruh item kegiatan di lapangan dapat dipastikan nyata dan sesuai perencanaan, sehingga potensi permasalahan, baik dalam pertanggungjawaban maupun sejak tahap awal penyusunan APBD, dapat diminimalisasi.
“Olehnya itu, hampir semua OPD masih ditemukan masalah yang berulang. Saya menilai Inspektorat belum memiliki kesiapan maksimal untuk mengawal dan melindungi proses ini, sehingga temuan tetap muncul hingga ke LHP BPK,” jelasnya.
Selain itu, Husen juga menyoroti kurangnya keseriusan sejumlah OPD. Hal tersebut terlihat dari masih adanya OPD yang tidak memegang dokumen LHP. Ketika ditanya oleh Pansus, mereka justru kebingungan.
Ia mempertanyakan keseriusan OPD dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan. Menurutnya, jika terdapat temuan, maka harus ada langkah tindak lanjut yang jelas dan terukur.
Banyaknya temuan di OPD, lanjut Husen, menimbulkan pertanyaan besar terkait fungsi Inspektorat. Apakah pengawasan hanya sebatas pembinaan tanpa tindak lanjut yang tegas, sehingga persoalan yang sama terus berulang dan kembali menjadi temuan BPK.
“Saya sering mengatakan, kalau uang dipakai bisa saja dikembalikan, tapi apakah ini tidak berisiko? Atau ada unsur kesengajaan? Ini yang menjadi pertanyaan,” tegasnya.
Ia berharap, dalam setiap pembahasan antara OPD dan Pansus, Inspektorat harus selalu dihadirkan agar dapat menjelaskan secara langsung persoalan yang terjadi di daerah. Menurutnya, temuan seharusnya semakin berkurang setiap tahun, bukan justru bertambah.
Husen juga menegaskan bahwa seluruh pihak seharusnya memiliki komitmen yang sama untuk membangun Parigi Moutong dalam sisa empat tahun ke depan.
“Bukan hanya OPD yang disoroti, tetapi Sekretariat DPRD juga harus mendapat perhatian, bahkan kemungkinan temuannya lebih besar,” pungkasnya.
