PALU — Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk Penyelesaian Konflik Agraria Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Tolitoli, menyambangi Polda Sulawesi Tengah, Senin (02/02).
Langkah ini ditempuh setelah konflik antara petani dan perusahaan sawit tak kunjung menemukan titik terang.
Koordinasi ini dilakukan sebagai respons atas sikap sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang dinilai tidak kooperatif, bahkan berulang kali mengabaikan undangan resmi DPRD dalam proses penyelesaian konflik agraria yang telah berlarut-larut.
Rombongan Pansus dipimpin Ketua Pansus Moh. Nurmansyah Bantilan, didampingi anggota Pansus Yusuf, Faizal Alatas, dan Bartholomeus Tandigala.
Mereka diterima Wakapolda Sulteng Brigjen Pol Helmy Kwarta Kusuma Putra, bersama jajaran pejabat utama Polda, di antaranya Kabid Propam Kombes Roy Satya Putra, Dir Reskrimum Kombespol Henri Yulianto, Dir Reskrimsus Kombes Pol Suratno, serta Kasubdit Tipidter Kompol Karel Pae.
Nurmansyah Bantilan menguraikan secara tegas konflik agraria yang melibatkan petani di Kabupaten Tolitoli dengan dua perusahaan sawit, yakni PT Total Energi Nusantara (TEN) dan PT Citra Mulia Perkasa (CMP).
Ia mengatakan, konflik tersebut bukan semata soal penguasaan lahan, tetapi telah menyentuh persoalan hak dasar masyarakat, keadilan sosial, serta wibawa negara dalam menegakkan hukum.
“Perusahaan ini sudah dua kali kami undang secara resmi, tetapi tidak pernah hadir tanpa alasan yang jelas. Pansus melihat ada kecenderungan perusahaan tidak kooperatif, menghindari dialog, bahkan terkesan mengabaikan fungsi pengawasan DPRD. Ini tidak boleh dibiarkan, karena menyangkut nasib petani dan kepastian hukum di daerah,” tegas Nurmansyah.
Menanggapi hal tersebut, Wakapolda Sulteng Brigjen Pol. Helmy Kwarta Kusuma Putra menyatakan dukungan penuh terhadap langkah koordinasi yang dilakukan DPRD Sulteng.
Bahkan, Wakapolda secara langsung menginstruksikan jajaran terkait yang hadir dalam pertemuan tersebut untuk melakukan koordinasi intensif dengan para pihak, khususnya perusahaan perkebunan yang menjadi titik krusial dalam konflik agraria di Tolitoli. ***
