POSO – Perum Bulog mendapat penugasan dari pemerintah sebagai distributor utama MinyaKita. Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk memangkas rantai distribusi minyak goreng subsidi yang selama ini dinilai terlalu panjang dan berkontribusi terhadap gejolak harga di pasaran.
Melalui skema baru tersebut, distribusi MinyaKita dilakukan langsung dari produsen ke pengecer, tanpa lagi melalui distributor tingkat dua (D2). Pola ini diharapkan mampu menekan biaya distribusi sekaligus memastikan harga jual tetap sesuai dengan ketentuan pemerintah.
Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Poso, Chaidir Fitriawan mengatakan, penugasan ini untuk menjaga stabilitas harga MinyaKita di tingkat konsumen, dengan harga jual sebesar Rp15.700 per liter sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) dan wajib dipatuhi seluruh pedagang.
“Selain memotong rantai distribusi yang terlalu panjang, harga minyak benar-benar flat atau rendah. Sehingga, masyarakat bisa membeli harga murah dan kualitas yang terjamin,” ujar Chaidir kepada wartawan, Senin (26/1).
Chaidir menegaskan, Bulog tidak akan mentolerir praktik penjualan di atas HET. Seluruh pengecer diwajibkan patuh terhadap ketentuan harga sebagai bentuk perlindungan terhadap daya beli masyarakat.
Menanggapi lonjakan harga minyak goreng di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara, Bulog Cabang Poso yang membawahi empat kabupaten di Sulawesi Tengah langsung bergerak melakukan intervensi pasar, dengan menyalurkan MinyaKita ke pasar-pasar tradisional serta outlet binaan Bulog atau Rumah Pangan Kita (RPK).
“Distribusi kami lakukan secara masif dengan target menekan harga pasar sesuai HET, sehingga masyarakat bisa memperoleh minyak goreng dengan harga terjangkau dan sesuai ketentuan pemerintah,” ungkapnya.
Ke depan, tambah Chaidir, pihaknya bersama pemerintah daerah akan terus memperketat pemantauan harga dan stok di lapangan.
“Pengawasan kami lakukan untuk memastikan kepatuhan pedagang terhadap HET, sekaligus menjaga ketersediaan MinyaKita tetap aman dan stabil di pasar,” tandasnya.
