PALU- Akademisi Universitas Tadulako (Untad) Palu meminta kepada pemerintah dan Instansi terkait agar tidak membongkar oprit dan fondasi tengah jembatan Palu IV, Kampung Lere, Kecamatan Palu Barat tersisa dampak tsunami 2018, guna dijadikan sebagai monumen tsunami teluk Palu.
“Oprit ini dipertahankan jangan diganggu sama sekali. fondasi di tengah jembatan lama itu tak usah dibongkar, bisa menjadi bagian dari monumen tsunami Teluk Palu. Jadi mudah-mudahan kita bisa satu suara sama-sama mempertahankan oprit dan fondasi bekas tiang tengah jembatan tersebut,” kata Akademisi Untad Palu Abdullah.
Dosen Teknik Geofisika FMIPA Untad tersebut mengatakan, dan gencar bersuara serta berjuang supaya bangunan rusak tahan lama sejak pasca gempa 2018. Pembangunan dan penataan kawasan seharusnya tidak dijadikan alasan menghilangkan site-site kebencanaan.
“Justru site seperti ini penting dijaga. Tapi itu butuh dorongan masyarakat dan keseriusan pemerintah agar tidak dihancurkan,” kata Abdullah sekaligus pengamat kebencanaan Sulteng pada diskusi santai dengan tema ” OPRIT” Ornamen Peringatan Tsunami, diselenggarakan oleh Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kota Palu, bertempat lokasi oprit Jembatan Palu IV, Kelurahan Kampung Lere, Kecamatan Palu Barat, Ahad petang kemarin.
Ia menyebutkan, selain bisa menjadi bagian dari monumen teluk Palu, akan ada manfaatnya, bagi nelayan keluar masuk muara sebagai persinggahan sementara, paling tidak mengganggu arus sungai.
Koordinator Komunitas Historia Sulawesi Tengah (KHST), Moh. Herianto, mendorong site-site kebencanaan menjadi kawasan cagar budaya bencana, meski dari aspek usia belum masuk 50 tahun , tapi dari sisi sejarah.
“Paling gampang kita belajar bencana dari oprit ini adalah kita bisa tahu setinggi mana sebenarnya air tsunami. Bisa dibuat penanda, tinggalan-tinggalan bencana bisa menjadi satu potensi wisata minat khusus,” katanya.
Pegiat literasi, Muh. Isnaeni Muhidin menilai oprit Jembatan Palu IV justru memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai museum hidup kebencanaan. Menurutnya, kehadiran situs nyata seperti ini dapat menjembatani keterbatasan ingatan kolektif masyarakat tentang bencana, terutama bagi generasi tidak mengalami langsung peristiwa tersebut.
“Belajar kebencanaan tidak cukup lewat buku. Situs seperti ini memberi pengalaman ruang jauh lebih kuat,” katanya.
Koordinator FPRB Kota Palu, Ridwan Lapasere mengatakan, dari hasil diskusi, pihaknya membuat policy brief untuk diserahkan pada pemerintah dan instansi terkait.
“Dan diskusi kebencanaan terus berkelanjutan dengan lokasi berbeda-beda sebagai pengingat serta keseriusan, menyikapi fenomena berkembang,” ujarnya.
Selain itu kata dia, dilakukan aksi-aksi dukungan lainnya seperti pemungutan sampah plastik, sekitar kawasan, penanaman mangrove, dan kegiatan seni.
Sementara, pegiat sejarah, Jefrianto mengingatkan, pembangunan Palu yang masih menjadikan kawasan pesisir sebagai wajah kota, perlu lebih serius mempertimbangkan risiko bencana sekaligus nilai sejarah kebencanaan.
Menurutnya, site-site kebencanaan, baik di pesisir maupun di wilayah bekas likuefaksi, jika dikelola dengan baik justru dapat menambah nilai wisata dan berkontribusi pada pendapatan asli daerah.
“Kehadirannya tidak mengurangi keindahan Teluk Palu, malah memberi makna dan nilai tambah, tentu dengan pengelolaan yang memperhatikan risiko,” katanya.
