PARIMO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong (Parimo) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, Senin (12/01).
Rakor tersebut membahas upaya pengendalian inflasi daerah dengan fokus utama pada stabilitas harga beras menjelang Ramadan dan sepanjang tahun 2026.
Dalam rakor itu, Tomsi Tohir menegaskan bahwa pengendalian inflasi daerah akan menjadi instrumen evaluasi berkala Kemendagri selama 2026.
Evaluasi dilakukan untuk memastikan setiap pemerintah daerah memiliki langkah pengendalian harga yang terukur dan terencana.
“Kita sudah melihat bagaimana pengendalian harga beras bisa berjalan jika seluruh unsur bergerak bersama,” ujar Tomsi.
Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menekan gejolak harga bahan pokok, khususnya beras.
Menurutnya, stabilitas harga beras menjadi indikator keberhasilan kolaborasi antara pemerintah daerah, Bulog, Kementerian Pertanian, TNI, Polri, serta kementerian terkait melalui pelaksanaan operasi pasar.
Menjelang bulan suci Ramadan, Kemendagri meminta pemerintah daerah lebih aktif melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok di pasar.
Pengawasan diminta dilakukan secara rutin untuk mencegah potensi lonjakan harga sejak dini, sekaligus memastikan distribusi pangan berjalan lancar agar tidak terjadi kelangkaan yang memicu spekulasi harga.
Tomsi juga menyoroti kondisi pascabencana di sejumlah wilayah serta perkembangan inflasi nasional.
Ia menyampaikan bahwa meskipun terjadi kenaikan harga di beberapa daerah, inflasi nasional masih berada dalam batas yang ditetapkan pemerintah.
“Alhamdulillah, meskipun ada kenaikan di beberapa daerah, kita masih berada dalam rentang batas yang ditetapkan,” katanya.
Selain isu inflasi, rakor tersebut turut mengevaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program Tiga Juta Rumah sebagai program prioritas nasional. Evaluasi mencakup kesiapan perencanaan, dukungan regulasi, serta peran aktif pemerintah daerah dalam percepatan penyediaan hunian yang layak, aman, dan terjangkau bagi masyarakat.
Melalui keikutsertaan dalam rakor ini, Pemkab Parimo diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, baik dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah maupun mendukung pelaksanaan program strategis nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ***
