PALU – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Sulawesi Tengah menilai wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara tertutup bukanlah hal baru dan tidak lagi memerlukan perdebatan panjang. Gagasan demokrasi tertutup dianggap sebagai lembaran usang yang seharusnya menjadi pelajaran besar atas tertutupnya ruang demokrasi di Indonesia.
Munculnya kembali wacana sistem proporsional tertutup dinilai sebagai bukti kemunduran demokrasi sekaligus kemalasan berpikir dalam memperbaiki atmosfer perpolitikan nasional. Reformasi dinilai sudah cukup menjadi tamparan keras atas akumulasi keresahan rakyat terhadap bobroknya sistem pemerintahan di Indonesia.
Koordinator Daerah BEM Nusantara Sulawesi Tengah, Rahman Musa, dengan tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah secara tertutup.
“Disahkannya pilkada via DPRD akan menjadi titik akhir kesabaran rakyat terhadap kebobrokan pemerintah hari ini, alasan efisiensi tak cukup untuk mengubah sistem pemilihan umum (Pilkada), Pilkada melalui DPRD akan semakin melemahkan check and balance serta tidak mencerminkan bangunan politik yang establish dan futuristik”, kata Musa, Kamis.
Musa menegaskan bahwa gagasan pilkada tertutup bukanlah aspirasi rakyat, melainkan usulan elite politik yang berpotensi besar melanggengkan kekuasaan dengan memonopoli proses elektoral yang dibalut atas nama kedaulatan rakyat.
“Proses pemilihan tertutup seakan memaksa rakyat untuk membeli kucing dalam karung, kemenangan tokoh politik hanya dinikmati segelintir oknum, namun segala kerusakan dan konsekuensi buruk harus ditanggung oleh seluruh rakyat”, tegas Musa.
Di akhir pernyataannya, Musa mengajak seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat untuk menolak wacana tersebut sejak dini. Menurutnya, wacana pilkada tertutup sama sekali tidak memiliki urgensi, terlebih di tengah kondisi kualitas demokrasi yang kian menurun.
REPORTER : /IKRAM
