PALU – Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) Cabang Palu, Ahmad Rahim turut memberikan respon atas pemutusan rompon (alat tangkap ikan) nyang terjadi di Kabupaten Parigi Moutong.
Ia mengatakan, pemerintah semestinya mengambil tindakan yang pro aktif atas hal ini l, dan mengganti rugi atas rompon-rompon yang telah diputuskan. Karena pembuatan rompon itu juga memakai biaya yang hampir jutaan.
“Karena konflik ini akan menjadi besar jika hanya dibiarkan begitu saja. Kepentingan masyarakat harus lebih diutamakan.
“Semoga ada hasil yang baik dari apa yang di tuntut oleh para nelayan,” Ahmad Rahim.
Ia juga berharap pemerintah Parigi Moutong mengambil langkah dengan tegas terhadap kerugian masyarakat khususnya nelayan.
“Semoga saja ada langkah konkret dari apa yang disampaikan bupati Parigi Moutong. Jika tidak maka hal itu hanya janji di depan publik,” imbuhnya.
Sebelumnya Koalisi Nelayan Teluk Tomini Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) mendesak Bupati Parimo Erwin Burase untuk mengganti rugi dan ganti untung atas pemutusan rompon milik nelayan, di halaman Kantor Bupati Parigi Moutong Senin kemarin.
Bupati Parigi Moutong Erwin Burase, merespon desakan itu, dengan ingin mengganti kerugian serta ganti untung.
Warga menganggap pemutusan rompon di Parigi Moutong merupakan tindakan yang sangat tidak wajar dan sangat merugikan nelayan. Hanya lewat rompon pencaharian para nelayan cukup baik untuk memenuhi kebutuhan. Hanya dengan melaut mereka bisa bertahan hidup.
