MOROWALI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali menggelar Rapat Paripurna Penetapan Jadwal Kerja DPRD Kabupaten Morowali Tahun 2026 sekaligus Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 di Ruang Rapat DPRD Morowali, Senin (22/12).

Rapat paripurna dibuka dan dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Morowali, Herdianto Marzuki, didampingi Wakil Bupati Morowali, Iriane Ilyas, Wakil Ketua I DPRD Morowali, serta dihadiri para anggota DPRD Morowali, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Morowali, Iriane Ilyas, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Morowali atas dedikasi selama Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026.

“Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada DPRD Morowali atas kerja keras, waktu, serta pemikiran yang telah dicurahkan selama masa persidangan,” ujarnya.

Iriane menjelaskan, selama Masa Persidangan I DPRD Morowali bersama Pemerintah Daerah telah membahas sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), baik usulan Pemerintah Daerah maupun inisiatif DPRD. Dari proses tersebut, telah disepakati bersama sebanyak 15 Ranperda, yang terdiri dari 7 Ranperda usulan Pemerintah Daerah dan 8 Ranperda inisiatif DPRD.

Selain itu, DPRD dan Pemerintah Daerah juga telah menyelesaikan pembahasan hingga penandatanganan nota kesepakatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2026.

“Proses pembahasan RAPBD 2026 ini menunjukkan sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” jelasnya.

Ia berharap seluruh masukan dan saran DPRD dapat menjadi bahan penting dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah ke depan.

“Masukan DPRD merupakan bagian penting dalam mewujudkan Kabupaten Morowali yang maju, mandiri, dan berkeadilan,” kata Iriane.

Pada kesempatan tersebut, Iriane Ilyas juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan daerah guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.*