PALU – Tiga relawan dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Tengah (Sulteng), tiba di Kota Palu, setelah beberapa hari menjalankan tugas kemanusiaan membantu korban banjir di wilayah Sumatera Barat (Sumbar) dan Aceh.

Secara keseluruhan, DPW PKS Sulteng juga mengirimkan lima relawan ke lokasi bencana. Relawan dikirim melalui dua mekanisme, yakni relawan mandiri yang tetap melakukan koordinasi sebelum berangkat, serta relawan resmi yang ditugaskan DPW dengan surat tugas.

Tiga relawan yang diutus ke Sumbar dengan Surat Tugas Nomor 045/D/TGS/AT-PKS/XII/2025, yaitu Takwin selaku Kabid Ketenagakerjaan DPW PKS Sulteng, Abdul Hanif selaku Kabid Komunikasi Digital DPW PKS Sulteng, serta Hj. Fatimah Lasawedi, anggota Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Sulteng.

Takwin dan Hj Fatimah juga merupakan anggota Fraksi PKS DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

Sementara dua relawan mandiri yang bertugas ke Aceh, yakni Nurkholis Nur dan Juli Kurniawan, keduanya merupakan pengurus DPD PKS Kota Palu.

Hingga saat ini, total donasi yang telah terkumpul dan disalurkan hampir mencapai Rp100 juta. Bantuan tersebut, sukses disalurkan kepada para korban yang membutuhkan.

Ketua DPW PKS Sulteng, Muhammad Wahyuddin, menyampaikan, dana kebencanaan yang disalurkan berasal dari realisasi pemotongan gaji pejabat publik PKS, baik anggota DPRD, Wakil Bupati Banggai Laut, pejabat publik lainnya.

Selain itu, kata dia, ada donasi dari individu dan organisasi di luar PKS yang dipercayakan kepada para relawan untuk disalurkan secara langsung ke korban bencana.

“Insyaallah akan ada pengiriman donasi kloter kedua. Di wilayah, kami berharap totalnya bisa mencapai Rp100 juta,” kata Wahyuddin.

Wahyuddin menegaskan bahwa PKS memiliki pengalaman panjang dalam penanganan kebencanaan, termasuk pada bencana besar 2018 serta bencana banjir di berbagai daerah. Pengalaman tersebut menjadi bekal penting dalam pengelolaan posko dan penyaluran bantuan.

Sementara itu, Takwin selaku Kabid Ketenagakerjaan DPW PKS Sulteng, menyampaikan, pemotongan gaji pejabat publik dan sumbangan kader telah menjadi budaya di PKS setiap kali terjadi bencana.

Ia juga menilai bahwa pada tahap tanggap darurat, kebutuhan logistik relatif tercukupi, sehingga bantuan tunai dinilai lebih fleksibel dan tepat sasaran.

Terkait penugasan relawan, Takwin menjelaskan bahwa lokasinya relawan diatur oleh DPP PKS melalui Satgas Kebencanaan berdasarkan laporan dari DPW setempat.

Kata dia, penempatan relawan mempertimbangkan efektivitas penanganan, kondisi lapangan, serta koordinasi lintas daerah.