PARIMO – Bupati Parigi Moutong (Parimo), Erwin Burase, akhirnya angkat bicara terkait kegaduhan yang mencuat dalam proyek strategis nasional pembangunan gedung layanan perpustakaan senilai Rp8,7 miliar.
Ia menegaskan, akan mengundang seluruh pihak terkait, mulai dari kontraktor, pengelola perpustakaan hingga instansi teknis, untuk mencari solusi dan memastikan proyek tetap berjalan sesuai ketentuan tanpa merugikan daerah.
Ia mengaku baru mengetahui adanya polemik tersebut setelah marak diberitakan dan menjadi perbincangan publik.
“Saya akan mengundang semua pihak, termasuk kontraktor. Ini informasi yang lagi hangat di Parimo, soal gaduh proyek perpustakaan. Kalau sempat sore ini saya undang, kalau tidak besok pagi jam 10.00,” ungkapnya usai menghadiri rapat paripurna di Kantor DPRD Parimo, Senin (01/12).
Ia menekankan, pentingnya penyelesaian cepat, mengingat proyek belum selesai dan anggaran belum sepenuhnya cair. Jika kisruh terus berlarut, kontrak berpotensi terhenti dan pekerjaan dapat terbengkalai, sehingga merugikan daerah.
“Ini mau dicarikan solusinya. Tidak boleh begitu. Daerah kita yang rugi kalau ada kisruh begini sampai terputus kontrak, apalagi anggarannya belum turun semua,” ujarnya.
Ia mengingatkan, seluruh pekerjaan, termasuk proyek yang masuk program nasional, wajib diselesaikan sesuai aturan. Ketidakpatuhan dapat berujung pada denda hingga penanganan aparat penegak hukum.
“Harus diselesaikan sesuai aturan. Kalau tidak, didenda. Kalau tidak, kita kasih ke aparat. Ada aparat penegak hukum,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa mekanisme adendum dapat menjadi solusi bila proyek tak selesai tepat waktu. Namun bila adendum pun tidak dipenuhi, maka konsekuensi hukum tetap diberlakukan.
“Kalau adendum tidak selesai juga, berarti serahkan kepada aparat penegak hukum,” pungkasnya.
