PARIMO – Kepala Desa Torue, Kalman A. Mahmud pertanyakan sikap Aliansi Masyarakat Torue Bersuara yang dinilai tidak menepati kesepakatan bersama mengenai pembukaan segel Kantor Desa Torue.
Kesepakatan itu sebelumnya dihasilkan melalui pertemuan resmi yang mempertemukan Aliansi Masyarakat Torue Bersuara diwakili oleh Ahlidin dengan Gerakan Masyarakat Peduli Desa Torue diwakili Abdul Aziz, Senin (24/11) lalu.
Pertemuan tersebut digelar guna mencari solusi terbaik atas penyegelan kantor desa yang telah berlangsung beberapa hari.
“Dalam pertemuan itu hadir Sekretaris Dinas PMD Parimo, Kabag Ops Polres Parimo, serta aparat dari Polsek Torue. Ketiga unsur pemerintah dan kepolisian itu berperan sebagai penengah dan pengawal jalannya dialog,”ungkapnya dihubungi, Jum’at (28/11).
Hasil kesepakatan menyatakan bahwa segel Kantor Desa Torue akan dibuka,Selasa, (25/11). Keputusan itu diambil untuk memastikan pelayanan pemerintahan desa kembali berjalan normal dan masyarakat dapat mengakses layanan administrasi tanpa hambatan.
Namun hingga hari ini, Kantor Desa Torue masih tetap dalam kondisi disegel. Tidak ada tanda-tanda bahwa aliansi akan memenuhi komitmen yang telah disepakati bersama.
Pihak aliansi justru diketahui menolak membuka segel, dan sikap tersebut telah mereka sampaikan secara langsung kepada Sekdis PMD serta Kapolsek Torue pada Senin malam sekitar pukul 21.00 WITA.
“Penolakan mendadak itu dinilai mengejutkan karena sebelumnya kedua pihak telah memberikan persetujuan dalam forum resmi yang turut disaksikan perwakilan pemerintah dan aparat keamanan,”jelasnya.
Ia menegaskan bahwa keputusan untuk membuka segel merupakan upaya menomorsatukan kepentingan masyarakat. Pelayanan publik, menurutnya, tidak boleh terhambat akibat perselisihan yang seharusnya dapat diselesaikan dengan dialog.
Ia juga berharap seluruh pihak dapat kembali duduk bersama dan menghormati kesepakatan yang telah dibuat. Menurutnya, stabilitas desa bergantung pada komitmen kolektif untuk menjaga kondusivitas.
“Jika pelayanan administrasi terus terhenti, maka dampaknya akan dirasakan langsung oleh warga yang membutuhkan beragam urusan penting di kantor desa. Ia berharap situasi ini segera menemukan jalan keluar demi kepentingan bersama,”Pungkasnya.
