PALU- Persatuan Pelajar Mahasiswa Morowali Utara (PPMMU) mempertanyakan kejelasan keberlanjutan pembangunan asrama mahasiswa Morowali Utara kepada Pemerintah daerah (Pemda) Morowali Utara (Morut).
Ketua PPMMU Muhajir A Salasah mengatakan, kebutuhan fasilitas hunian mahasiswa bukan sekadar persoalan teknis, melainkan bagian dari tanggung jawab negara termasuk Pemerintah Daerah Morowali Utara dalam memastikan terpenuhinya hak pendidikan warganya.
“Hingga hari ini, status asrama mahasiswa Morowali Utara di Palu masih berada dalam ruang ketidakjelasan. Kondisi ini bukan hanya menghambat kenyamanan mahasiswa, tetapi juga mencerminkan lemahnya perhatian Pemda terhadap kebutuhan generasi mudanya, sedang menempuh pendidikan tinggi di luar daerah,” katanya.
Muhajir menilai, ketidakpastian terkait keberlanjutan, pengelolaan, maupun legalitas asrama tersebut telah menimbulkan keresahan di kalangan mahasiswa. Mereka membutuhkan tempat tinggal layak, aman, serta mendukung proses belajar.
Olehnya kata Muhajir, Pemda Morowali Utara harus memberikan penjelasan resmi dan transparan mengenai status asrama yang ada. Bagaimana kondisi administratifnya, rencana pengelolaannya, serta apa langkah konkret telah disiapkan untuk menjamin keberlanjutannya.
Lebih jauh, pihaknya mendesak Pemda Morowali Utara untuk segera merealisasikan pembangunan asrama Mahasiswa Morowali Utara yang baru di Kota Palu.
“Ketersediaan asrama yang representatif merupakan investasi jangka panjang untuk melahirkan SDM unggul daerah. Tidak boleh lagi ada penundaan, tarik ulur kebijakan, atau minimnya komitmen anggaran. Mahasiswa bukan hanya objek pembangunan, tetapi aktor yang kelak menentukan arah masa depan Morowali Utara,” ujarnya.
Olehnya, kata Muhajir, pihaknya menuntut pemerintah daerah Morowali Utara memberikan kejelasan resmi mengenai status dan keberlanjutan Asrama Mahasiswa Morowali Utara di Palu.
Segera memulai proses pembangunan asrama baru yang layak, terencana, dan sesuai kebutuhan mahasiswa. Membuka ruang dialog dengan mahasiswa untuk memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan pendidikan.
“Keterlambatan dalam penyediaan fasilitas pendidikan adalah bentuk pengabaian terhadap hak mahasiswa dan kemajuan daerah. Seolah-seolah kami berada di Kota Palu di anaktirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara,” katanya.
Sementara dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Morowali Utara yakni mempertanyakan apakah anggaran pembangunan asrama sudah dianggarkan dalam APBD Morut, anggota DPRD Morut Palesa Yaristan mengarahkan untuk ke badan anggaran dan Ketua Komisi 1 Arief Ibrahim, lebih dari sekali tidak direspon meskipun nada panggilan masuk dan whatsapp sejak kemarin juga tidak direspon.
