PALU – Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Siti Rachmi Amir Singi, S.Sos., M.Si., menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah yang dipimpin langsung oleh Gubernur Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., bersama Kepala Perwakilan BPKP Sulteng, Agus Yulianto, di Ruang Polibu Kantor Gubernur, Rabu (15/10/2025).
Kehadiran Sekwan DPRD dalam forum tersebut mencerminkan komitmen lembaga legislatif dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efisien, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan kebijakan pembangunan berbasis hasil.
Dalam rapat yang juga dihadiri Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Sekdaprov Dra. Novalina, para asisten, kepala biro, dan seluruh kepala OPD lingkup Pemda Sulteng itu, Gubernur menekankan pentingnya efisiensi fiskal dan peningkatan kualitas pendidikan sebagai kunci utama penurunan angka kemiskinan di daerah.
Sekwan DPRD Sulteng, yang turut mendengarkan paparan tersebut, menilai langkah efisiensi yang disampaikan Gubernur selaras dengan semangat DPRD dalam mendorong agar setiap program pembangunan benar-benar memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
“Efisiensi bukan hanya soal memangkas anggaran, tetapi memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah menghasilkan dampak nyata untuk rakyat,” ujar Siti Rachmi di sela kegiatan.
Ia menambahkan, sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi menjadi kunci agar penyusunan APBD 2026 tidak sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga berorientasi hasil.
“Kita di DPRD juga ingin memastikan fungsi pengawasan dan legislasi berjalan beriringan dengan visi Gubernur dalam menata postur fiskal dan memperkuat pelayanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan,” tambahnya.
Dalam arahannya, Gubernur Anwar Hafid menyoroti masih banyaknya program pemerintah yang belum efisien karena terlalu besar di kegiatan seremonial dan perjalanan dinas. Ia meminta seluruh perangkat daerah berani menata ulang pola belanja agar APBD benar-benar berpihak pada rakyat miskin.
Selain itu, Gubernur juga menekankan sektor pendidikan sebagai fondasi utama pengentasan kemiskinan. Ia menargetkan rata-rata lama sekolah di Sulawesi Tengah dapat naik dari sembilan tahun menjadi dua belas tahun pada tahun 2026.
Forum Rapim tersebut juga membahas pembaruan data kemiskinan yang dinilai masih lambat di aplikasi 6NG milik Kementerian Sosial. Gubernur mengusulkan agar Dinas Sosial, Bappeda, BPS, dan perwakilan Kementerian Sosial duduk bersama menyatukan data kemiskinan agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.
Menutup kegiatan, Gubernur meminta Bappeda dan Dinas Pendapatan menjadwalkan pertemuan bersama bupati dan kepala dinas terkait, melibatkan BPKP dan Kementerian Keuangan, untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. ***
