PALU – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menanggapi insiden teknis di Banggai Kepulauan, menegaskan hal itu murni persoalan pergantian pemasok dan saat ini sedang diperbaiki.
“Operasional dihentikan sementara untuk memastikan kualitas kembali sesuai standar. Yang terpenting, dengan sinergi pemerintah daerah, kejadian seperti ini bisa dicegah sejak awal,” katanya saat memberikan sambutan, dalam kunjungan kerja di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulteng, Kamis (25/9).
Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa MBG dirancang sebagai strategi besar Presiden untuk mencetak generasi emas 2045.
Ia menuturkan, program ini tidak hanya menyasar anak sekolah, balita, dan ibu hamil, tetapi juga membangun ekosistem pangan lokal dengan memberdayakan petani, peternak, nelayan, hingga koperasi desa. “Satu NCPG (Nusantara Center Pangan Gizi) bisa memberi makan ribuan anak per hari, tapi sekaligus menggerakkan ekonomi daerah-mulai dari kebutuhan beras, telur, hingga buah-buahan yang semuanya diserap dari petani dan pemasok lokal,” jelasnya.
Sementara itu, gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid yang turut mendampingi Kepala BGN, mengatakan, program ini bukan sekadar memastikan anak-anak tumbuh dengan gizi baik, tapi juga mengurangi beban keluarga setiap hari. “Bahkan lebih jauh, ini adalah cara Presiden mengundang berkah bagi negeri, karena memberi makan orang adalah amalan utama yang selalu diajarkan Rasulullah,” uja Gubernur Anwar Hafid, dalam sambutannya.
Ia menekankan bahwa Pemprov Sulteng bersama seluruh kepala daerah siap mengawal program ini secara serius, termasuk melalui pembentukan satgas pengawasan hingga tingkat kecamatan dan desa. “Kita tidak boleh lagi berpikir kalau tidak ada di anggaran maka bukan tugas kita. Semua program pusat yang masuk ke daerah adalah untuk menyejahterakan rakyat kita. Maka wajib kita urus bersama, jangan dibiarkan begitu saja,” tegasnya.
Gubernur Anwar Hafid menutup pertemuan, yang dihadiri kepala daerah se-Sulteng ini, memberikan instruksi agar kepala daerah menggerakkan jajarannya mengawasi MBG secara aktif. “Kalau sampai ada keracunan, kita semua yang malu. Maka dari itu, mulai dari bupati, wali kota, camat, hingga kepala desa harus merasa memiliki program ini. Karena memberi makan rakyat adalah tugas mulia sekaligus tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.