Sebuah buku berjudul Rekonstruksi Hukum Tata Negara (Dasar, Struktur Ketatanegaraan, dan Sistem Pemerintahan Indonesia) baru saja diluncurkan di salah satu kafe, di Kota Pali, Jumat (19/09) malam.
Buku yang membahas secara komprehensif konsep, dasar, dan perkembangan Hukum Tata Negara di Indonesia ini merupakan buah karya Dr Sahran Raden, salah satu dosen di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
Buku setebal 212 halaman dalam 10 bab ini membahas secara lengkap dan tuntas berbagai aspek yang berkaitan dengan hukum ketatanegaraan di Indonesia.
Penulis mengawali dengan pengertian, ruang lingkup, dan metode kajian.
Buku ini mengupas berbagai pendekatan seperti yuridis-formil, filosofis, sosiologis, dan historis, serta keterkaitannya dengan cabang ilmu hukum lainnya.
Pembaca diajak memahami dinamika perkembangan Hukum Tata Negara, sumber hukum dalam arti formil maupun materiel, serta penerapannya di Indonesia.
Buku ini juga menguraikan konsep negara hukum, asas-asasnya, teori yang melandasi, serta kaitannya dengan demokrasi, kedaulatan rakyat, dan pembagian kekuasaan.
Selanjutnya, buku ini menelaah konstitusi dan UUD 1945, sejarah perubahan, kedudukan, serta peran lembaga-lembaga negara seperti Presiden, MPR, DPR, DPD, MK, MA, BPK, KY, hingga lembaga lapis kedua dan ketiga.
Bab-bab berikutnya membahas bentuk dan sistem pemerintahan Indonesia, baik sebelum maupun sesudah perubahan UUD 1945, termasuk sistem presidensial yang berlaku.
Topik penting lainnya meliputi pemerintahan daerah, asas desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, serta mekanisme pemilihan kepala daerah.
Buku ini juga memuat pembahasan mendalam mengenai Hak Asasi Manusia di Indonesia, pemilu dan partai politik, hingga konsep kewarganegaraan beserta asas dan sistemnya.
Dengan cakupan materi yang luas dan terstruktur, buku ini bisa menjadi referensi penting bagi mahasiswa, praktisi hukum, maupun pembaca umum yang ingin memahami sistem ketatanegaraan
Indonesia secara utuh.
Dr Sahran Raden, mengatakan, uku ini selain bisa dijadikan sebagai rujukan pembelajaran mata kuliah Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum dan Fakultas Syariah di perguruan tinggi, juga dapat menjadi bahan bacaan bagi para peneliti, penyelenggara negara, hakim, pengacara, dan aktivis dalam memahami hukum tata negara di Indonesia.
“Buku ini kami persembahkan untuk bangsa dan negara. Harapannya dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum tata negara di Indonesia,” kata Sahran.
Buku ini merupakan Cetakan Pertama, Agustus 2025, telah memiliki ISBN: 978-634-96192-6-4, e-ISBN: 978-634-96192-7-1 (PDF), dan QRCBN: 62-3469-7241-627.
Peluncurannya dihadiri beberapa tokoh, seperti Rusdi Mastura, Longki Djanggola, para warek dan dekan di UIN Palu, anggota Bawaslu Sulteng dan kabupaten/kota, Ketua KI Sulteng, dan Badan Musyawarah Adat Sulteng.
