PALU- Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW-LMND) Sulawesi Tengah menilai penurunan angka kemiskinan daerah pada Maret 2025 perlu diikuti dengan langkah konkret yang menyentuh akar persoalan. Organisasi mahasiswa tersebut juga akan menggelar aksi unjuk rasa pada Senin (18/8), untuk mendesak pemerintah membentuk Satgas Pengentasan Kemiskinan, Kamis (14/8).
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin Sulawesi Tengah pada Maret 2025 sebesar 10,92 persen atau setara 356,19 ribu jiwa, turun 0,12 poin persentase dibanding September 2024. Penurunan terjadi di wilayah perkotaan dari 7,34 persen menjadi 6,98 persen, sementara di perdesaan justru naik tipis dari 12,90 persen menjadi 12,93 persen.
Ketua EW-LMND Sulawesi Tengah, Azis, mengatakan bahwa angka tersebut menunjukkan kemajuan, namun tantangan di lapangan masih besar.
“Kedalaman dan keparahan kemiskinan justru meningkat. Artinya, meski jumlah penduduk miskin berkurang, beban rumah tangga miskin semakin berat,” ujar Azis di Palu, Kamis (14/8).
BPS juga mencatat garis kemiskinan naik menjadi Rp624.854 per kapita per bulan. Dengan rata-rata anggota rumah tangga miskin 5,25 orang, diperlukan pengeluaran sekitar Rp3,28 juta per bulan untuk keluar dari garis kemiskinan.
Data Dinas Sosial Sulawesi Tengah per Desember 2024 menunjukkan 1.633.552 jiwa masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jumlah ini jauh lebih besar dibanding data kemiskinan BPS. Kabupaten dengan penerima DTKS terbanyak adalah Parigi Moutong (278.668 jiwa), Donggala (165.007 jiwa), dan Banggai (161.573 jiwa).
Azis menegaskan perlunya pembentukan Satgas Pengentasan Kemiskinan dari tingkat provinsi hingga desa. Menurutnya, satgas harus memiliki mandat untuk,memvalidasi dan menyinkronkan data kemiskinan, mengintegrasikan program lintas sektor seperti pertanian, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi, mengawasi distribusi bantuan sosial agar tepat sasaran, melakukan intervensi cepat di kantong kemiskinan.
“Satgas harus menjadi mesin kerja di lapangan, bukan sekadar forum koordinasi. Keberhasilannya diukur dari berkurangnya jumlah keluarga miskin, bukan hanya laporan administratif,” tambah Azis.
EW-LMND Sulawesi Tengah menjadwalkan aksi pada Senin, 18 Agustus 2025, di depan Kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Aksi tersebut akan diikuti sepenuhnya oleh kader dan anggota LMND dari berbagai kampus di Palu.
“Melalui aksi ini, LMND ingin memastikan pemerintah tidak hanya bicara angka, tapi benar-benar menurunkan kemiskinan di lapangan,” pungkas Azis.**
