POSO – Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) melaksanakan kunjungan kerja (kunker) di Desa Sulewana, Kabupaten Poso, Ahad (22/06).
Kunker dipimpin Ketua Komisi III Arnila H Moh Ali, dan dihadiri sejumlah anggota komisi, yakni Zainal Abidin Ishak, Muhammad Safri, Musliman, Dandy Adhy Prabowo, Suardi, Royke W Kaloh, Marthen Tibe, Takwin, Fery Budi Utomo, dan Sadat Anwar Bahalia.
Turut hadir Camat Pamona Utara, Saklin D Tabeo dan Plt Kades Sulewana, Hermin Mira, serta masyarakat setempat.
Kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat langsung kondisi masyarakat yang terdampak abrasi dan amblasnya tanah di pemukiman warga.
Berdasarkan penyampaian Camat Pamona Utara dan Kades Sulewana, dulunya luas tanah yang amblas belum terlalu parah, namun saat ini sudah semakin meluas membuat beberapa bangunan dan fasilitas roboh, seperti jalan raya, rumah warga dan gereja.
Lokasi Dusun I Desa Sulewana sendiri bersentuhan langsung dengan turbin PLTU Sulewana sehingga mengakibatkan getaran sehingga mempercepat proses abrasi dan amblas tanah pada wilayah tersebut.
“Saat ini sudah dua kali terjadi demonstrasi, turut dihadirkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Poso, dan Komnas HAM,” ungkap Kades.
Pada aksi demonstrasi tersebut, lanjut dia, pihak DLH Kabupaten Poso dan Komnas HAM berjanji akan mempertemukan dengan pihak perusahaan, namun realisasinya belum ada hingga saat ini.
Olehnya, masyarakat meminta agar secepatnya diberikan solusi tanpa harus menunggu waktu lama.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Komisi III DPRD Sulteng, Arnila H Moh Ali, menyampaikan, saat ini Komisi III belum dapat menyimpulkan secara pasti apa penyebab terjadinya abrasi dan amblasnya tanah di pemukiman warga tersebut.
“Apakah hal tersebut memang benar-benar diakibatkan oleh aktivitas PT Poso Energy, atau memang tanahnya yang berongga,” katanya.
Namun, kata dia, pihaknya segera mungkin memanggil pihak terkait untuk melakukan penelitian secara mendalam, baik itu dari pihak geologi, DLH, maupun dari PT Poso Energy.
Menurutnya, peristiwa ini akan menjadi perhatian serius bagi komisi bersama pemerintah, karena sudah menimbulkan dampak yang cukup serius bagi masyarakat, di mana 20 KK di sekitar lokasi tersebut mengalami dampak cukup serius.
Sementara itu, anggota komisi III, Royke W Kaloh, menyampaikan, pihaknya akan segera mungkin melakukan RDP dengan pihak PT Poso Energy dan dinas terkait untuk meminta keterangan. *
