SIGI – Yayasan Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan Sulawesi Tengah (KPKP-ST) melaksanakan kegiatan pra MusrembangDes, di sejumlah desa yang ada di Kabupaten Sigi, sejak tanggal 19 sampai 21 Juni 2025.

Dua desa yang dimaksud adalah Desa Kaleke Kecamatan Dolo Barat, serta Desa Bangga dan Desa Rogo Kecamatan Dolo Selatan.

Kegiatan ini sebagai ruang advokasi yang dipimpin langsung oleh kelompok perempuan untuk menyampaikan aspirasinya.

Selain untuk mensosialisasikan rencana aksi yang sudah ada, tujuan lainnya adalah untuk mengadvokasi dan memastikan usulan atau aspirasi yang disampaikan oleh komunitas masyarakat khususnya, kelompok perempuan agar dapat terakomodir dan diprioritaskan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa, yaitu Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2026.

Kegiatan ini juga dilandasi perubahan iklim dan kekerasan berbasis gender (KBG) yang dinilai sebagai hal krusial yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat desa, terutama perempuan dan kelompok rentan lainnya.

Pra MusrembangDes ini juga sebagai tindaklanjut workshop penguatan kapasitas aparatur desa yang dilaksanakan Yayasan KPKP-ST bekerja sama dengan Yayasan Kerti Praja (YKP), Mei lalu.

Kegiatan tersebut telah menghasilkan rencana aksi bagi tiga desa yang dijadikan pilot project program “We-Nexus: Perempuan Tangguh dan Berdaya untuk Pembangunan dan Perdamaian di Kabupaten Sigi.

Di Bangga, pra Musrembag dibuka dan dihadiri Kepala Desa Abrar Ganasatu. Kemudian di Desa Kaleke dihadiri Kades Muhammad Taufan, dan di Rogo dihadiri Kades Fuad Hudin.

Fasilitator kegiatan yaitu Putu Velyniawati, selaku Consultan Community Engagement and Comunication Yayasan Kerti Praja (YKP) yang didampingi fasilitator perempuan desa, masing-masing Khadijah selaku Sekretaris BPD Bangga, Rarah Indahyanti selaku Ketua Karang Taruna Desa Kaleke dan Ayu Novilaksmi sebagai Pengurus Satgas PPA Desa Rogo.

Kades Bangga menyampaikan, pertemuan ini sangat penting karena sangat membantu pemerintah desa.

“Nantinya kami akan lebih memudahkan saat menyusun RPKPDes 2026 karena sudah ada draft usulan awal dari perwakilan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu di tempat berbeda, Kades Kaleke menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program Wenexux dan menjadikan Desa Kaleke sebagai salah satu wilayah kerja program ini.

Menurutnya, program yang sudah berjalan sejak tahun 2024 ini telah memberikan penguatan kapasitas bagi masyarakat, khususnya perempuan dan remaja perempuan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi dan pelatihan keterampilan, bahkan penguatan kapasitas bagi aparat pemerintah desa.

“Tentu saja kegiatan ini akan menjadi salah satu acuan dan prioritas pada pembahasan di musrembang desa nantinya untuk dapat mewujudkan Kaleke menjadi desa destinasi, maju, beradat dan religius sebagaimana visi Pemerintah Desa Kaleke,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Kades Rogo. Kata dia, Pemerintah Desa Rogo sudah cukup lama menjadi mitra dari Yayasan KPKP-ST dan YKP, sejak pascabencana 2018 lalu dengan terbentuknya Satgas PPD Desa.

“Jujur saja kami sangat terbantu, apalagi jika menyangkut penanganan dan pendampingan kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak. Saya sendiri selaku Pemerintah Desa Rogo sangat berterima kasih kepada teman-teman KPKPST karena setiap kali kami bersama satgas PPA meminta bantuan, maka dengan cepat mendapat merespon dan turun tangan,” katanya.

Hasil pertemuan advokasi MusrembangDes kemudian disepakati akan menjadi materi pembasahan pada musrembang di masing-masing desa.

Ada tiga hal pokok yang terangkum dalam kegiatan tersebut, yaitu terkait dengan upaya pencegahan dan penanganan KBG dalam situasi normal dan bencana antara lain mendorong lahirnya peraturan desa anti kekerasan berbasis gender, penguatan kapasitas satgas PPA desa, dan lainnya.

Selanjutnya, ketahanan, ketangguhan dan penguatan mata pencarian perempuan dalam upaya adaptasi terhadap krisis iklim, kesiapsiagaan bencana alam dan bencana sosial lainnya.

Terakhir, pendekatan kemanusiaan, pembangunan dan perdamaian dalam kedarutan baik dalam situasi normal ataupun situasi bencana alam dan bencana sosial lainnya yang tertuang dalam beberapa kegiatan, antara lain penguatan kapasitasi pengurus kelompok siaga bencana dan pelibatan organisasi kepemudaan desa peduli lingkungan, dan lainnya.

Salah satu perwakilan masyarakat Desa Rogo, Endang, mengaku senang dengan pertemuan ini.

Ia mengaku baru kali ini saya merasa mempunyai keberanian untuk menyampaikan pendapat dan mengusulkan kegiatan apa yang dibutuhkan di desa ini.

“Dengan kegiatan itu juga bisa mengajak teman-teman lain supaya paling tidak bisa mengurangi teman sebaya kami terpengaruh pergaulan bebas,” ujar Endang.

Masih terdapat banyak usulan kebutuhan komunitas masyarakat. Sebagian sudah pernah di dimasukan dalam rencana atau program kerja pemerintah desa namun belum dapat menjangkau semua lapisan masyarakat karena keterbatasangan anggaran desa.

Kegiatan diakhiri dengan penandatangan berita acara penyusunan draft usulan RKPDes Tahun 2026 oleh kepala desa, BPD dan perwakilan komunitas masyarakat, kelompok perempuan, organisasi pemuda, serta tokoh masyarakat. *