PALU – Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Anwar Hafid mendukung penuh langkah-langkah kepala daerah dalam menghentikan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang merusak lingkungan dan mengancam keberlangsungan pertanian masyarakat. Pernyataan itu disampaikan gubernur dalam pidato sambutannya pada pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong serta Bupati dan Wakil Bupati Banggai, Senin (2/6) pagi, di Halaman Pogombo, Kantor Gubernur.
“Saya minta kepada bupati Parigi Moutong untuk menjadi kerja priotas utama bagaimana kita memberikan perlindungan sebesar-besarnya kepada petani kita atas tercemarnya air sungai menjadi merah. Insya Allah apapun kebutuhannya akan kami support, sehingga pengembangan ilegal ini bisa berakhir, sehingga pertanian bisa lebih maju di masa akan datang,” katanya.
Lebih lanjut, Bupati Morowali dua periode itu meminta seluruh bupati dan wali kota di Sulawesi Tengah untuk melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh aktivitas kegiatan di wilayah masing-masing, meski kewenangan pengelolaan kini berada di pusat. Tapi sesungguhnya pengawasan ada melekat dalam kepala daerah.
“Kewenangan boleh saja bukan milik kita lagi, tapi pengawasan tetap melekat pada diri kepala daerah. Jangan pernah takut, jangan ragu jika itu demi melindungi masyarakat,” ujarnya.
Gubernur juga mengapresiasi langkah Bupati Sigi yang telah menutup aktivitas tambang ilegal di wilayahnya. Dan berharap kepala daerah lain dapat menjadikannya sebagai contoh keberanian dalam mengambil tindakan demi kepentingan masyarakat luas.
“Kita tidak menolak investasi, tetapi investasi itu harus memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama bagi lingkungan,” tegasnya.
Anwar Hafid menyarankan agar program pemberantasan tambang ilegal menjadi bagian dari program 100 hari kerja kepala daerah yang baru dilantik.
“Saya yakin, dengan kepemimpinan Pak Erwin dan Pak Sahid, dalam 100 hari ke depan Parigi Moutong bisa bebas dari PETI (Perusahan Emas Tanpa Izin-Ilegal-red),” ujarnya optimistis.
Menutup sambutannya, gubernur mengumumkan rencana rapat kerja dengan seluruh pimpinan OPD di Kabupaten Banggai dan terus berjalan di 13 Kabupaten/Kota di Sulteng. Dengan harapan pertemuan tahun 2025 ini dapat menjadi acuan bersama dalam menjalankan pemerintahan lima tahun ke depan. Gubernur juga mengajak Tim Penggerak PKK untuk terus memberikan dukungan kepada para kepala daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Reporter: Nanang IP/Editor: Nanang
