PALU- Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulawesi Tengah (Sulteng) menyebut ada ketimpangan dalam pengelolan Sumber Daya Alam (SDA), dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Pusat ke Provinsi Sulawesi Tengah.
“Dari DBH pemerintah pusat, ke Provinsi Sulteng hanya mendapatkan sekitar Rp200 miliar pertahun, dari triliunan pendapatan pengelolaan SDA,” kata Koordinator JATAM Sulteng Moh Taufik dalam diskusi publik Komunitas K3 Sulteng dengan tema Lonjakan Hilirisasi Tambang Sistem K3 Diabaikan di Dekanat Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Tadulako (Untad) Palu, Jalan Soekarno Hatta ,Kota Palu, Rabu (28/5).
Taufik memaparkan, lonjakan hilirisasi tambang tidak memberikan dampak kemiskinan berkurang di Sulteng , data BPS menunjukan Provinsi Sulteng masuk 10 provinsi miskin ekstrim.
Bahkan kata Taufik ,hilirisasi nikel tidak hanya menumbalkan pekerja,tapi menumbalkan wilayah pertamian dan pesisir sampai masyarakat tingkat tapak.
Dan hal membuat kita kaget paska gempa 2018 kata Taufik, di tengah pesatnya hilirisasi nikel Sulawesi tengah di apit oleh dua sesar aktif yakni sesar Palu koro dan sesar Matano.
Olehnya kata Taufik ,pihaknya mendorong diantaranya diadakan moratorium izin tambang,melakukan pembangunan pabrik-pabrik pemurnian nikel, perlindungan hak-hak masyarakat terdampak, memberikan jaminan keselamatan kerja di wilayah kawasan industri, memberikan jaminan keselamatan kepada maayarakat yang berhadap-hadapan dengan aktivitas tambang.
Sementara pemateri dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulteng Mohamad Ikhsan menuturkan, adanya hilirisasi nikel banyak wilayah kelola tingkat tapak hilang.
Ikhsan mencotohkan salahsatu desa Pebotoa daerah Morowali ,dulunya desa tersebut merupakan penghasil rumput laut, adanya perusahan tambang nikel desa tersebut tidak dapat lagi memproduksi rumput laut.
Ikhsan juga memaparkan, buruknya penerapan K3 di kawasan industri menyebabkan terjadi eksploitasi pekerja.
Reporter: IKRAM/Editor: NANANG
