PALU – Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, membuka kegiatan rembuk stunting tingkat Kota Palu tahun 2025, di Ruang Rapat Bantaya, Kantor Wali Kota Palu, Selasa (18/03).
Rembuk stunting ini bertujuan untuk memastikan rencana intervensi pencegahan dan penurunan stunting agar dapat dilakukan secara terintegrasi.
Upaya ini melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab atas layanan kesehatan dan gizi, serta berbagai sektor non-pemerintah dan masyarakat.
“Penurunan angka stunting merupakan bagian dari arus utama pembangunan Kota Palu. Oleh karena itu, setiap OPD harus mengambil peran dalam pencegahan dan penanggulangan stunting,” ujar Imelda.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan stunting tahun 2026.
Menurutnya, pencegahan dan penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus dikerjakan secara terpadu dan berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu, Arfan, menyampaikan bahwa berbagai stakeholder telah berkontribusi dalam penurunan angka stunting dari tahun ke tahun.
Berkat kerja sama tersebut, prevalensi stunting di Kota Palu terus mengalami penurunan, bahkan Kota Palu telah menerima penghargaan atas keberhasilannya dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting.
Arfan juga menjelaskan tentang delapan konvergensi dalam penanganan dan pencegahan stunting, di mana rembuk stunting menjadi langkah awal untuk menyusun perencanaan dan intervensi yang lebih efektif di wilayah Kota Palu.
Menurut Arfan OPD telah melakukan intervensi terhadap keluarga berisiko sakit dengan memanfaatkan laha pekarangan warga
“Dalam hal ini kita juga mengapresiasi kepada dinas pertanian yang telah melaksanakan program dengan memanfaatkan lahan pekarangan warga untuk menanam sayur sayuran dan buah buahan,” jelasnya.
Selanjutnya Arfan juga berterima kasih kepada Dinas Perkim dan PU kota Palu yang juga telah mengintervensi dengan mendorong program pengadaan jaringan air minum yang dan sanitasi yang sehat.
“Dinas Sosial juga cukup berperan dan telah mengintervensi stunting di kota Palu melalui bantuan sosial yang di lakukan,” ujarnya.
Arfan menambahkan, jika melihat locus lokasi yang akan diprioritaskan, terbagi 3 kategori yakni kelurahan yang angka stunting berwarna merah dalam arti angka stunting di setiap tahunnya itu naik.
“Jadi berdasarkan data kelurahan kelurahan yang angka stuntingnya naik itu akan menjadi prioritas kita ke depan,” bebernya
Kemudian, tambah Arfan, ada kelurahan yang lampu kuning yang perlu juga diwaspadai dan dalikukan penanganan secara bersama.
“Dan yang ketiga adalah kelurahan yang kategori lampu hijau. Inilah yang harus kita pertahankan,” ujarnya.
Menurut Arfan, jika melihat grafik tahun 2023, lampu hijau ada 6 kelurahan dan terus naik hingga 11 kelurahan.
“Kita berharap yang lampu kuning atau merah itu akan naik sehingga angka stunting di Kota Palu dapat terus kita tekan,” ujarnya.
Rembuk Stunting kali ini dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama dalam penanganan stunting oleh Pemkot Palu bersama stakeholder lainnya.
Kegiatan rembuk stunting ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Rektor Universitas Tadulako, perwakilan Bappeda Provinsi Sulteng, BKKBN, Forum CSR Palu, Baznas, Alfamidi, Sikola Mombine, serta stakeholder non-pemerintah dan masyarakat lainnya.
Reporter : Hamid
Editor : Rifay
