PALU – Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Reforma Agraria yang digagas oleh Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) perlu diapresiasi, bahkan harus mendapatkan dukungan politik dan sosial dari semua kalangan.
“Kenapa harus didukung, karena gagasan ini sangat berkaitan dengan nilai kemanusiaan, hak asasi manusia dan keberlanjutan hidup sektor petani dan nelayan yang sejalan dengan program strategis nasional,” tegas Ridha Saleh, mantan Tenaga Ahli Gubernur Sulteng, Jumat (07/03) pagi.
Olehnya, kata dia, pembentukan satgas tersebut sebaiknya diletakan dalam konteks bahwa reforma agraria sebagai program strategis daerah, memiliki skala prioritas, dan terintegrasi pada pedoman yang telah ditata dalam penyusunan RPJMD yaitu pro pengentasan kemiskinan, lapangan kerja, pemenuhan hak, serta keberlanjutan.
Menurutnya, hal ini penting sebab reforma agraria tidak hanya menyangkut penyelesaian konflik agraria dan redistribusi tanah.
“Tapi disitulah dibutuhkan skala prioritas, sebab reforma agraria ada aspek lahan yang terkait yaitu penataan struktur penguasaan atas tanah, akses atas petani terhadap keadilan serta kebijakan yang melindungi kedaulatan atas pangan,” lanjutnya.
Apalagi, kata dia, masalah atau konflik agraria di Sulteng, umumnya adalah konflik agraria struktural, bahkan sarat akan kepentingan baik kepentingan pemerintah daerah itu sendiri dan kepentingan modal.
Dalam konteks itulah pembentukan satgas ini harus diperkuat dengan kekuatan legal dari gubernur serta memerintahkan beberapa OPD garda depan untuk membackup kerja-kerja satgas tersebut.
“Tanpa itu nanti satgasnya bisa akan kelelahan dan tidak dapat bekerja maksimal,” tutupnya. (RIFAY)
