PALU – Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, didampingi Wakil Wali Kota, Imelda Liliana Muhidin, memimpin rapat kerja (raker) Pemerintah Kota (Pemkot) Palu Tahun 2025, di Auditorium Kantor Wali Kota Palu, Selasa (04/03).
Rapat kerja ini menjadi momentum strategis karena merupakan pertemuan pertama seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkot Palu, setelah pelantikan kepala daerah serentak, tanggal 20 Februari 2025 lalu.
Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, mengatakan pentingnya kemandirian daerah yang tidak bergantung pada pemerintah pusat.
Ia mengemukakan sejumlah hal yang merupakan sinyal kuat dari pelaksanaan retreat oleh pemerintah pusat terkait dinamika kondisi global.
Kata Hadi, hal ini menjadi peringatan bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk lebih berhati-hati dalam menyikapi berbagai tantangan yang dapat memengaruhi keberlanjutan pembangunan menuju visi Indonesia Emas 2045.
Hadianto juga menyampaikan bahwa efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, akan kembali ke daerah dalam bentuk reward, khususnya bagi daerah yang baru menjabat.
Menurutnya hal tersebut bertujuan agar visi dan misi pemerintah daerah dapat dijalankan secara optimal sesuai dengan aturan dan instrumen yang berlaku.
Lebih lanjut Hadi mengatakan, pemerintah pusat juga akan menetapkan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan komposisi 50% Transfer ke Daerah (TkD), sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak boleh kurang dari 30 persen.
“Oleh karena itu, seluruh OPD agar melakukan rasionalisasi potensi pendapatan guna mencapai target PAD yang lebih realistis dan berkelanjutan,” tekannya.
Selain itu, Hadi juga menekankan bahwa visi pemerintah daerah harus selaras dengan Asta Cita Presiden, yang mencakup 53+35 program prioritas yang harus diintegrasikan dalam perencanaan daerah.
Seluruh OPD juga diminta memastikan bahwa program dan kebijakan mereka berjalan seiring dengan Asta Cita guna mewujudkan pembangunan yang selaras dengan visi nasional.
Reporter : */Hamid
Editor : Rifay
