PALU – Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar rapat dengan pedagang dan eksportir kelapa serta arang dari India, Rabu (26/02).
Pertemuan ini membahas permasalahan industri kelapa yang telah menjadi isu nasional, khususnya terkait stok bahan baku, regulasi ekspor, dan dampaknya terhadap perekonomian lokal.
Direktur HPM, Kassa A. Karman, menyampaikan, kurangnya stok kelapa di Indonesia telah menyebabkan pabrik kesulitan mendapatkan bahan baku.
“Harga karbon aktif yang dikendalikan oleh India turut memperburuk situasi,” ujarnya.
Ia berharap dukungan pemerintah untuk memastikan keberlanjutan investasi di sektor ini.
Sekretaris Eksekutif HPM, Yanti, mengungkapkan, PT Sambo harus memulangkan 3.000 karyawan akibat permasalahan bahan baku kelapa.
Ia meminta solusi jangka panjang agar kontribusi pelaku usaha lokal tetap terjaga.
“Kami berharap aturan yang mendukung keberlangsungan usaha pengolahan kelapa dapat segera dibuat,” ujarnya.
Di pihak lain, Ketua Komisi II, Yus Mangun, menyoroti perlunya revisi regulasi terkait pajak kopra dan pentingnya melibatkan semua pihak, baik industri, pedagang, hingga pemerintah daerah dalam mencari solusi.
“Sulawesi Tengah dikenal sebagai penghasil kelapa terbaik di Indonesia, termasuk varietas unggulan seperti kelapa Banggai dan Buol. Namun, potensi ini perlu didukung dengan kebijakan yang mendorong hilirisasi produk kelapa,” kata Yus Mangun.
Pertemuan itu akhirnya merumuskan sejumlah solusi dan rekomendasi atas sejumlah permasalahan, antara lain, sosialisasi manfaat kopra kepada masyarakat Indonesia, menggandeng BUMD kabupaten untuk membeli kelapa langsung dari petani.
Selanjutnya, mendorong gerakan “Kopra untuk Indonesia” sambil mengadakan studi banding dengan investor.
Komisi II akan melaporkan hasil keputusan rapat tersebut kepada ketua DPRD dan Gubernur Sulawesi Tengah untuk mendapatkan dukungan dalam merumuskan solusi regulasi serta kebijakan hilirisasi industri kelapa. */RIFAY
