PARIMO – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendesak pimpinan DPRD Parigi Moutong (Parimo) untuk membentuk Panitia Khusus tambang ilegal yang semakin marak belakangan ini.
“Untuk melalui Komisi satu dan Fraksi PKB agar segera dibentuk Pansus,” ungkap Chandra Setiawan saat rapat Paripurna, Selasa (11/02).
Ia mengatakan, berkaitan dengan polemik pertambangan pihaknya menyoroti, bahwa Pemda parimo belum menyikapi dengan serius soal pertambangan. Sebab, beberapa pekan lalu Komisi satu telah bertemu dengan bagian ESDM.
Untuk itu, Pemda Parimo harus hadir dalam situasi tersebut, sebelum adanya demo pro dan kontra terjadi di wilayah ini.
“Kami telah meminta agar diidentifikasi berapa pemain tambang ilegal baik didalam maupun diluar daerah, apabila ini hanya dibiarkan akan terjadi kebocoran sumberdaya alam di Parimo ketika tidak diseriusi,” jelasnya.
Ia menegaskan, apabila tidak ada keseriusa dari pemda, di daerah yang ada pertambangan sudah mengangkat senjata tajam untuk saling menyerang hanya tambang persoalan tambang yang statusnya tidak jelas.
Kata dia, kalau pun statusnya untuk di legalkan agar bisa duduk bersama, yang dilegalkan sesuai dengan prosedur jangan tiba-tiba telah muncul IPR, sementara Perda RTRW dan LP2D belum berubah.
Jangan hanya karena rekomendasi seorang Bupati lebih tinggi dari pada perda, ingat bahwa ketentuan hukum jelas.
“Untuk dengan hadirnya Asisten dua di Paripurna ini agar dapat menseriusi, kalau untuk dilegalkan segera sikapi,” terangnya
Ia menambahkan, apabila hal ini tidak disikapi maka dampak dari aktifitas tambang ilegal masyarakat parimo yang menerima akibatnya.
“Pertambangan ilegal ini tidak ada implikasi dan featback dari DBH kedaerah ini, dan harus menyikapi kondisi yang dihadapi warga parimo 2025,” pungkasnya.
Reporter: Mawan
Editor : Yamin
