PALU- Anggota DPD RI dapil Sulawesi Tengah (Sulteng) Muhammad Akbar Supratman, menemui Gubernur H.Rusdi Mastura dalam kegiatan resesnya di Palu, pada Rabu (8/1).
Kedatangan Wakil Ketua (Waket) MPR-RI Periode 2024-2029 disambut senyum hangat Gubernur Rusdi Mastura bersama jajaran saat ia memasuki ruang kerja gubernur.
Perbincangan antar dua tokoh beda generasi ini berlangsung akrab dan mendiskusikan sejumlah isu strategis yang masuk agenda reses. Di antaranya yang diserap mengenai RUU Daerah Kepulauan; Percepatan Pembentukkan KODAM di Sulteng; Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Keselamatan Bertransportasi, Pengadaan CASN dan Otonomi Daerah.
“Dalam kunjungan (reses) ke Sulawesi Tengah, saya akan fokus pada pengawalan program-program pemerintah pusat dan semoga saya mendapat masukan dari teman-teman di dapil,” ungkap Abcandra Muhammad Akbar Supratman.
Gubernur Rusdy Mastura menyambut baik kesempatan tatap muka dan menyalurkan aspirasi kepada anggota DPD-RI Abcandra. DPD-RI selaku mitra pemerintah daerah diharapnya supaya lebih vokal dalam memperjuangkan aspirasi dari pemerintah daerah. Apalagi gubernur melihat ada beberapa kebijakan pusat yang mesti dikoreksi. Misalnya pelaksanaan otonomi daerah yang terkesan ‘setengah hati’.
“Hal ini nampak dengan banyaknya kewenangan yang dapat dikelola daerah justru dicabut dan dialihkan ke pusat,” katanya.
Contoh kecil, pemerintah provinsi tidak dapat mengadakan pupuk untuk membantu petaninya lewat alokasi APBD.
“Produksi padi kita baru tiga ton padahal di luar (Sulteng) sudah sampai 8-10 ton, pupuk jadi hambatan karena harus menunggu (suplai) dari pusat,” keluh gubernur tentang masalah pupuk yang baru diterima petani saat musim panen, bukan di awal musim tanam.
Selain dampaknya membatasi ruang gerak pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan. Gubernur khawatir hal ini menjadi ancaman serius terhadap keutuhan negara dan persatuan bangsa.
Kelangsungan NKRI tambahnya akan dipertaruhkan jika para unsur penyelenggara negara tidak mau kembali pada pelaksanaan yang riil dari nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
“Ini harus diluruskan dan saya serahkan (urusan ini) kepada anak-anakku semua. Adik-adikku, kalian harus berani (memperjuangkan) karena masih muda,” tegas ujar Gubernur Sulteng Rusdy Mastura.
Sementara itu dari paparan singkat beberapa perangkat daerah, dimulai dari Kadis Kelautan dan Perikanan Moh Arief Latjuba, mengharapkan Sulteng terakomodir dalam RUU Kepulauan.
Hal ini diperkuat dengan data pendukung seperti jumlah pulau yang mencapai 1571 dan wilayah lautan yang lebih luas daripada daratan.
Lalu Program MBG sebagaimana laporan Sekdis Pendidikan, dinyatakan sudah siap untuk diluncurkan dan juga sudah pernah diujicobakan saat momen peringatan Hari Guru Nasional pada bulan November 2024 serta dalam penyusunan standar menunya ikut melibatkan organisasi profesi Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Sulteng.
Terkait Keselamatan Bertransportasi, Kadis Perhubungan Sumarno telah menyelesaikan penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagai masterplan untuk mencegah kecelakaan.
Sementara pengadaan CASN, Analis Kepegawaian BKD Sulteng Tauhid, melaporkan dari jumlah 5330 formasi P3K yang dibuka baru terisi sebanyak 2408. Formasi PNS dari jumlah yang dibuka, sebanyak 544 baru terisi 442. Ia mengusulkan supaya formasi kosong pada P3K dan PNS dapat diisi oleh calon dengan rangking tertinggi dari hasil CAT yang dilakukan.
Berkenaan dengan penyiapan pembentukan KODAM XXII/Tadulako yang membawahi Provinsi Sulteng dan Sulbar serta berkedudukan di Palu, maka Gubernur Rusdy Mastura berharap dukungan dari pemerintah pusat untuk mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur di lahan yang telah disediakan.
Di akhir pertemuan, Gubernur Rusdi Mastura menyerahkan secara simbolis dokumen dan data pendukung dari OPD terkait reses serta penyerahan plakat.
Nampak sejumlah pejabat provinsi membersamai gubernur.
Reporter: ***/IRMA
