Klarifikasi Pernyataan Prabowo, Longki: Tidak Ada Usulan Pilkada Dipilih DPRD

PALU- Anggota DPR RI Komisi II Longki Djanggola memberikan klarifikasi terkait pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto baru baru ini, terkait sistem pemilihan umum (Pemilu) yang dianggap terlalu mahal. Dalam pernyataan yang sempat memicu polemik, Longki Djanggola meluruskan bahwa biaya demokrasi yang besar perlu dievaluasi dan dikaji ulang. Namun, ia menegaskan bahwa pernyataannya bukan berarti mengusulkan kembali sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

“Pernyataan tersebut Diungkapkan Presiden RI Bapak Prabowo Subianto saat hendak ke luar negeri. Pak Prabowo mengatakan, sistem demokrasi Indonesia ini biayanya itu sangat mahal memakan anggaran besar maka perlu dikaji kembali,” ungkap Longki Djanggola, di gedung Bakeswi, Selasa (24/12).

“Bukan berarti kembali kepada sistem pemilihan tidak langsung. Bahasanya Pak Presiden RI Prabowo Subianto itu hanya meminta untuk perlu dikaji kembali, karena menurutnya biaya demokrasi terlalu mahal bukan berarti akan berubah pemilihan itu jadi ke pemilihan tidak langsung kembali ke DPRD. Itu hanya ditafsirkan oleh para politisi politisi yang tidak setuju kepada Pak Prabowo, dipelintir bahasa itu seolah-olah bapak presiden Prabowo menginginkan ke depan itu demokrasi Pilpres melalui DPRD padahal tidak begitu,” tegas Ketua DPD Partai Gerindra Sulteng itu.

Menurutnya, kalau mau melihat kenyataan pada 5 tahun yang silam, siapa sesungguhnya yang mengusulkan Pilkada tidak langsung itu.

“Siapa, coba diingat-ingat itu rezimnya siapa pemimpin dahulu itu mengusulkan Pilkada tidak langsung?” katanya.

Namun kala itu, semua partai tidak setuju, maka keluarlah surat darurat pemerintahan dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Prabowo Subianto, kata dia, belum pernah menyatakan bahwa Pilkada dikembalikan ke DPRD. Sedangkan evaluasi Pileg, Pilpres dan Pilkada, baru akan dievaluasi DPR RI dua bulan mendatang.

Dengan adanya klarifikasi ini, Longki Djanggola berharap masyarakat dapat lebih memahami konteks pernyataannya dan tidak terjebak dalam spekulasi yang tidak berdasar. Evaluasi mendalam terhadap sistem demokrasi dan pemilihan umum di Indonesia akan dilakukan untuk mencari solusi yang lebih efisien tanpa mengorbankan prinsip demokrasi yang ada.

Reporter: Irma/Editor: Nanang