MAKASSAR – PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menerima kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI yang diketuai oleh Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, beserta anggota, di Kantor Pertamina, Makassar, pekan lalu.
Rombongan dari DPR RI ini diterima oleh Direktur Manajemen Risiko PT Pertamina Patra Niaga, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, serta tim manajemen
Kunjungan ini dalam rangka mengetahui kesiapan dan ketersediaan bahan bakar rendah karbon di wilayah Sulawesi. Selain itu juga untuk untuk memperoleh masukan dari berbagai pihak, termasuk dari pemerintah daerah, PT Pertamina (Persero) dan stakeholder lainnya terkait implementasi bahan bakar rendah karbon dan komitmen terhadap Net Zero Emission (NZE) di PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi dan kendala- kendala yang dihadapi.
Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Erwin Dwiyanto, mengatakan, pihaknya menyambut baik kedatangan Komisi VII DPR RI.
“Kami menyampaikan overview bisnis kami secara umum mengenai pola distribusi BBM dan LPG serta program pemerintah yang sedang berjalan saat ini yaitu program subsidi tepat BBM Pertalite, kami harap mendapatkan masukan kedepannya dalam rangka mendukung kebijakan energi nasional,” terangnya.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI, Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, mengatakan, pihaknya berkunjung dan berdiskusi dengan Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi serta BPH Migas dan Dirjen Migas, guna membahas roadmap Pertamina dalam pengembangan BBM Bioenergi dan BBM Rendah Sulfur.
“Untuk pengurangan emisi gas rumah kaca dan bahan bakar rendah karbon salah satunya dengan pengurangan penggunaan BBM jenis Pertalite yang masih tinggi,” ucapnya.
Tentunya, kata dia, penggunaan bahan bakar ramah lingkungan mesti terus digencarkan. Masih banyak saya temukan di Makassar, mobil mobil yg mestinya menggunakan Pertamax masih banyak yang gunakan Pertalite.
“Saya harap konsumen dapat menggunakan BBM sesuai dengan jenis dan golongannya,” imbauhnya.
Sementara itu, Andi Yuliani Paris, mengatakan, Pertamina dan juga BUMN energi lainnya, ke depannya pola distribusi akan menggunakan bioetanol. Pertamina harus melakukan inovasi bionergi yg telah ditetapkan dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN).
Dalam kesempatan yang sama, Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Fahrougi, menjelaskan peran Pertamina dan program detail mengenai subsidi tepat BBM, “Di Sulawesi kami memiliki 17 Fuel Terminal BBM, 4 Terminal LPG, 3 SPBE Suplai Point, 7 Aviation Fuel Terminal yang siap sedia memenuhi kebutuhan energi untuk masyarakat.
Fahrougi menyebutkan, program subsidi tepat BBM telah berjalan semenjak Maret 2023 lalu yaitu dengan penerapan pembelian solar subsidi dengan menggunakan QR Code yang bertujuan untuk memudahkan para pengguna yang berhak mendapatkan solar subsidi.
“Saat ini kami diminta untuk menerapkan kembali untuk BBM jenis Pertalite, yang mana saat ini progresnya sudah kami jalankan full QR di Provinsi Gorontalo dan Provinsi lainnya sedang tahap pendaftaran dan implementasi, semoga ini dapat mendukung program kebijkan energi nasional dan mengurangi Net Zero Emission pada tahun 2060 mendatang,” terangnya.
Kegiatan tersebut juga dihadiri dari Kementerian ESDM yaitu Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas.
Selain itu dari BPH Migas dihadiri oleh Anggota Komite BPH Migas dan dari Pemerintah Provinsi Selatan dihadiri oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan. *
